Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, isu perombakan kabinet jilid II di kabinet kerja Jokowi-JK sebaiknya diserahkan sepenuhnya di tangan presiden sebagai pemangku kekuasaan.
Namun politisi partai Demokrat ini mengakui, isu reshuffle menjadi semakin kencang, seiring kondisi perekonomian yang tidak kunjung membaik.
"Akhir-akhir ini banyak permasalahan di bidang perekonomian. Dan di Menko Perekonomian ada Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri ESDM," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Senin 19 Oktober 2015.
Oleh karena itu, Agus menyarankan agar para menteri lebih fokus menangani bidangnya masing-masing, supaya lebih tepat dalam mengambil suatu kebijakan.
"Perlu adanya arahan supaya para menteri lebih fokus kepada bidang kerjanya. Ini agar lebih tepat dalam mengambil kebijakan, tidak hanya sekadar blusukan," ucap Agus.
"Kebijakan-kebijakan pemerintah belum tepat sasaran. Tadi pagi saya mendapat keluhan dari rakyat kita di Sampit, bahwa anggaran BNPB-D tidak mencukupi walaupun sudah ditetapkan darurat bencana. Anggaran itu betul-betul sangat terbatas," pungkas Agus. (Dms/Sss)
Isu Reshuffle Menguat, Menteri Disarankan Jangan Hanya Blusukan
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai isu reshuffle menjadi semakin kencang, seiring kondisi perekonomian yang tidak kunjung membaik.
diperbarui 20 Okt 2015, 09:50 WIBWakil Ketua DPR Agus Hermanto. (dpr.go.id)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Kandungan Nutrisi Talas yang Baik Bagi Kesehatan, Begini Cara Mengolahnya
Bocoran Perayaan Perdana Hari Kebaya Nasional 2024, KOWANI Gandeng 7.000 Perempuan Lintas Usia
Investor Pasar Modal Syariah Sentuh 144.813 hingga April 2024
Indonesia jadi Negara Eksportir Ikan Hias Terbesar ke-2 Dunia, Siapa Nomor Wahid?
Pandji Pragiwaksono Langsung Dihubungi Pimpinan Parpol Usai Viral Bahas Dinasti Politik di Podcast
Live Report Timnas Indonesia vs Irak: Skuad Garuda Membidik Sejarah
Ini Toyota Yaris Cross Jepang yang Terlibat Skandal, Beda dengan di Indonesia
Ini Alasan Ilham Habibie Maju di Pilkada Jabar 2024
Beda Saksi dan Tersangka dalam Kasus Hukum Pidana, Masyarakat Wajib Simak
Sistem KRIS Jalan Tahun Depan, Tarif Baru BPJS Kesehatan Diumumkan Sebelum 1 Juli 2025
MK Tolak Permohonan PSU PPP dalam Sengketa Pileg Dapil Kota Serang I
3 Fakta RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Resmi Disahkan DPR RI Jadi UU KIA