Liputan6.com, Jakarta: Rencana Badan Pengawas Pemilu memanggil Jusuf Kalla dan Wiranto terkait keterlibatan dua komisaris badan usaha milik negara (BUMN) dalam tim kampanye pasangan capres-cawapres yang didukung Partai Golkar serta Hanura itu dinilai sangat diskriminatif. Demikian dikatakan Yuddy Chrisnandi, juru bicara tim kampanye nasional pasangan JK-Win, di Jakarta, Jumat (19/6).
Ketidakberimbangan karena perlakuan serupa tidak dilakukan Bawaslu terhadap pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Padahal, belasan komisaris BUMN juga menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Demokrat itu.
Meski demikian, kata Yuddi, pihaknya tetap menghormati Bawaslu. Jusuf Kalla dan Wiranto akan memenuhi panggilan tersebut. Sementara dua komisaris BUMN, yaitu Fadhil Hasan dan Razak Manan, sudah ditarik. Ini berarti keduanya tidak lagi menjadi anggota tim sukses JK-Wiranto.(YNI/BOG)
Ketidakberimbangan karena perlakuan serupa tidak dilakukan Bawaslu terhadap pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Padahal, belasan komisaris BUMN juga menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres yang diusung Partai Demokrat itu.
Meski demikian, kata Yuddi, pihaknya tetap menghormati Bawaslu. Jusuf Kalla dan Wiranto akan memenuhi panggilan tersebut. Sementara dua komisaris BUMN, yaitu Fadhil Hasan dan Razak Manan, sudah ditarik. Ini berarti keduanya tidak lagi menjadi anggota tim sukses JK-Wiranto.(YNI/BOG)
