Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu disampaikan langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Presiden Jokowi Rabu 2 September lalu.
Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menilai, dukungan tersebut tidak gratis, melainkan ada timbal balik.
"PAN masuk ditawarkan 1 atau 2 jabatan di kementerian sebagai tanda atau simbol bagian pemerintah," kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Lukman mengusulkan, bila nanti ada perombakan kabinet jilid II untuk memasukkan kader PAN, maka 4 ketua umum dari PKB, PDIP, Partai Nasdem, dan Hanura, harus duduk bersama membahasnya.
Anggota Komisi II itu juga menuturkan, semua partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK harus menerima konsekuensi, bila ada kader partainya yang diganti.
"Semuanya harus menerima konsekuensi, PKB, PDIP, Hanura, Nasdem atau profesional pun misal mesti dikurangi jatahnya, ya semuanya tergantung kesepakatan para ketum (ketua umum). Pasti ada. Enggak mungkin masuk tanpa ada menggeser orang," tegas Lukman.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK pada Rabu 2 September lalu di Istana Negara. Dukungan ini disebutnya tanpa ada kepentingan untuk mendapatkan jabatan kursi menteri di pemerintahan.
"Kita sama sekali tidak membicarakan soal apakah kabinet dan seterusnya," kata Zulkifli.
Bergabungnya PAN disambut baik oleh Presiden Jokowi. Jokowi mengatakan, bergabungnya PAN bersama pemerintah kembali memperkuat persatuan bangsa. Hal ini diperlukan untuk menghadapi tantangan perekonomian global.
"Saya sangat menghargai bergabungnya PAN ke pemerintah dan saya mengajak semua pihak menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan. Saya melihat PAN mengutamakan kepentingan negara dan rakyat lebih besar. Inilah politik kebangsaan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. (Rmn/Ans)
Dukung Pemerintah, PAN Dapat Jatah Kursi Menteri?
Semua partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK diminta menerima konsekuensi, bila ada kader partainya yang diganti.
diperbarui 04 Sep 2015, 16:33 WIBHanura Wiranto (ketiga kanan) bersama Presiden Jokowi dan Ketum PAN Zulkifli Hasan memberi keterangan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9/2015). PAN menyatakan resmi bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Gudang Garam Catat Pendapatan Rp 26,26 Triliun pada Kuartal I 2024
Libur Hari Buruh, Tak Ada Aturan Ganjil Genap Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024
Beda Pendapat Dinas Pariwisata dan Kemenparekraf Tanggapi Tudingan Overtourism di Bali
Pendidikan Inklusif Anak Berkebutuhan Khusus Perlu Dukungan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat
Adik Ipar Raja Charles III Kunjungi Ukraina, Ada Apa?
Manchester United Coba Pertahankan Marcus Rashford
Simak, Tips Mudah Menghadapi Haters di Era Digital
Hari Buruh 1 Mei 2024, Dokter Komunitas Singgung Soal Kemerdekaan Laktasi Pekerja Perempuan
3 Kata Bijak dari Pendiri Netflix Agar Perusahaan Semakin Jaya
7 Potret Mainan Kura-Kura Ninja dengan Bentuk Nyeleneh Ini Kocak Banget
Peringatan May Day, Polisi Imbau Pengendara Hindari Jalanan Ini
Parade 9 Drakor Anyar Siap Tayang Mei 2024, Ajang Comeback Go Kyung Pyo hingga Aktor Veteran Song Kang Ho