Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko berasal dari Angkatan Darat. Sesuai tradisi yang berlaku, tongkat komando akan bergeser ke Angkatan Udara karena sebelum Moeldoko, Panglima TNI dijabat Agus Suhartono dari Angkatan Laut. Namun, Presiden Joko Widodo mendobrak tradisi itu.
Jokowi telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI baru. Selanjutnya, calon panglima pilihan Jokowi ini harus melalui rangkaian fit and proper test di DPR.
Politikus PDIP yang juga anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin merasa yakin dengan keputusan Presiden.
"Saya yakin, keputusan Presiden dalam menggunakan haknya untuk memilih Jenderal TNI Gatot merupakan keputusan yang sudah melalui proses yang cukup panjang, dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk aspek politik dengan segala risikonya," ujar Hasanuddin kepada Liputan6.com, Rabu (10/6/2015).
Dia pun meminta agar semua pihak menghormati keputusan Presiden Jokowi. "Dengan demikian, apapun keputusan presiden, kami menghormatinya. Karena presiden lah pemilik hak prerogatif itu," tutur Hasanuddin.
Sementara itu, anggota Komisi I lainnya yang merupakan politikus PPP, Syaifullah Tamliha menyambut baik dengan munculnya nama KSAD sebagai pengganti Jenderal TNI Moeldoko.
"Ya kalau Presiden telah menyampaikan kepada DPR tentang calon Panglima TNI, maka saya menyambut baik langkah itu. Karena itu langkah yang tercepat. Karena kalau lama-lama dibiarkan akan menimbulkan gesekan di TNI. Sehingga tidak menimbulkan polemik di publik," jelas Tamliha.
Dia menegaskan sudah tidak ada lagi perdebatan giliran matra mana yang memimpin. "Prajurit itu jangan sampai mengikuti perkembangan publik. Apakah bergiliran dan tidak bergiliran," minta Tamliha.
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, berharap masalah penunjukan tersebut tidak menimbulkan kegaduhan dan keributan.
"Saya berharap pergantian Panglima TNI tidak diwarnai kebisingan yang tidak perlu," tutur Politikus PKS itu.
Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua Komisi I, Tantowi Yahya menyatakan KSAD Gatot bukanlah Perwira TNI karbitan. Gatot mendapatkan jabatannya dengan usaha sendiri.
"Pak Gatot itu bukan perwira karbitan, yang sama pada posisi sekarang karena kinerja dan capaian-capaian lainnya," kata Tantowi.
Politikus Golkar itu menilai sosok Gatot akan bisa diterima oleh semua kesatuan. "Jadi orang seperti beliau itu akan mudah diterima oleh instansi," pungkas Tantowi. (Bob/Ado)
Presiden Jokowi Terobos Tradisi, KSAD Gatot Disambut Baik DPR
KSAD Gatot bukanlah Perwira TNI karbitan dan dia mendapatkan jabatannya dengan usaha sendiri.
diperbarui 10 Jun 2015, 06:23 WIBKSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. (Antara Foto/Sahrul Manda Tikupadang)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Makna Rambut bagi Happy Salma dan Ariel Tatum, Lebih dari Sekadar Simbol Kecantikan
VIDEO: Dampak Kenaikan Harga Gula Pasir, Pemilik Toko Roti Terpaksa Menaikkan Harga Kue
Saat Sri Mulyani Rela Rapat saat Malam Minggu di Kantor Bea Cukai Imbas Kasus Viral
Usai Sukses Menangkan Prabowo-Gibran di Jawa Timur, Khofifah Siap Maju ke Pilgub Jatim Bareng Emil Dardak
Asal Muasal Kambing Qurban Pengganti Ismail, Keterangan Ibnu Abbas dan Ibnu Katsir
Kepribadian Berdasarkan Bentuk Ujung Jari Telunjuk, Mana Milikmu?
Air Laut Sempat Surut usai Gempa Garut, Kata Warga Pesisir Selatan
Induk Usaha Google Bakal Tebar Dividen untuk Pertama Kali
Artis Rio Reifan Positif Sabu
Gerindra: Susunan Kabinet Prabowo-Gibran Masih Dikomunikasikan dengan Parpol Pengusung
Donald Trump Kena Denda Rp 7,3 Triliun, Bisakan Investasinya di Kripto untuk Lunasi?
BNPB: Rumah Rusak Akibat Gempa Garut Bertambah Jadi 110 Unit, Korban Luka 8 Orang