Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor Dongkrak Ekonomi Regional

Pengembangan bandara Syamsuddin Noor menelan dana investasi Rp 2,3 triliun.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 25 Mar 2015, 17:09 WIB
Pemerintah menilai saat ini terlalu banyak pertokoan di bandara, sehingga membatasi ruang gerak penumpang.

Liputan6.com, Jakarta - Bandara Syamsuddin Noor, Banjar Baru, Kalimantan Selatan akan segera dikembangkan pada pertengahan April 2015. Pengembangan bandara ini menghabiskan dana sekitar Rp 2,3 triliun.

Hal itu merupakan hasil rapat yang digelar Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksama Madya TNI Ade Supendi, Direktur Utama PT Angkasa Pura I Tommy Soetomo, dan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Tommy Soetomo menjelaskan, pengembangan ini akan memakan waktu sekitar 2,5 tahun. Bila sudah selesai, diharapkan akan memberi dampak positif bagi ekonomi regional.

"Ini seperti telur dan ayam, dengan dibangunnya bandara, ekonomi regional berkembang," jelas Tommy, di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Tommy menuturkan, nilai investasi pembangunan bandara tersebut mencapai Rp 2,3 triliun. Bandara ini akan memiliki terminal seluas 110 ribu meter persegi dari 10 ribu meter yang ada, sehingga diproyeksikan dapat menampung penumpang hingga 12 juta orang tiap tahunnya.

"Jadi kita ingin bangun 10 atau 11 kalinya. Bisa muat untuk, sekarang penumpang di Banjarmasin sekitar 3,5 juta penumpang per tahun. Kita akan buat kapasitasnya 4 kalinya, tapi terminalnya bisa 10 kalinya," kata Tommy.

Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor sebelumnya terhalang karena kendala pembebasan lahan. Namun, saat ini pembebasan yang sudah berjalan hingga 2,5 tahun ini pun telah mencapai 80 persen. Sedangkan, sisa lahan yang belum dibebaskan akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme kompensasi.

Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin menambahkan, masalah pembebasan lahan selama ini terjadi karena adanya salah paham terkait status lahan. Rudy menuturkan, TNI AU mencatat lahan tersebut sebagai investaris kekayaan negara, sedangkan pemda mencatat lahan sebagai kekayaan daerah.

"Sekarang ada kesepahaman, TNI AU akan meminta kepada kementerian keuangan untuk menghapus dari aset inventaris kekayaan negara, kemudian nanti pemda memberikan kompensasi yang sepadan dengan itu untuk dipergunakan untuk kegiatan personelnya," kata Rudy.

Namun, setelah pertemuan ini dilakukan, kesalahpahaman antara sejumlah pihak itu pun telah diselesaikan. Menteri Perhubunan Ignasius Jonan menuturkan, saat ini sudah ada kesepakatan antara TNI AU, warga Kalimantan Selatan dan AP I.

"Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla memutuskan untuk segera bandara di Banjar Baru Syamsuddin Noor mulai dibangun, kalau bisa di pertengahan April. Groundbreakinglah di pertengahan April. Jadi sudah ada kesepakatan antara TNI AU, warga Kalsel, dan AP I," tandas Jonan. (Silvanus A/Ahm)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya