Liputan6.com, Jakarta - Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20 triliun. Dana tersebut dimaksudkan untuk percepatan pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan.
Namun begitu, dengan adanya peningkatan dana desa sekitar Rp 11 triliun dari sebelumnya Rp 9 triliun dalam APBN 2015 tersebut, penyalurannya diperkirakan masih berjalan tidak sesuai harapan.
Peneliti Institude for Development of Economic and Finance (INDEF), Imaduddin Abdullah mengungkapkan, kendala dalam penyaluran dana desa tersebut yaitu di perangkat desanya.
"Memang dana yang dialokasikan ada penambahan signifikan, tapi sekarang pertanyaannya apa siap aparatur desa menerima ini?" kata dia di kantor INDEF, Selasa (24/2/2015).
Ditambahkannya, sebelum mengalokasikan dana tersebut alangkah baiknya pemerintah melakukan Feasibility Study dengan membuat desa-desa percontohan terlebih dahulu dalam rangka penyaluran dana desa tersebut.
"Kalau ibaratkan obat, ini obat yang belum pernah diujicobakan di Indonesia, atas dasar argumen ini berhasil di negara lain, lalu diterapkan di sini," tegas dia.
Dengan pelaksanaan seperti sekarang ini, Abdul mengaku khawatir jika nantinya dalam laporan akhir tahun, penyaluran dana desa ini tidak terserap maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya.
Namun sebenarnya kehawatiran dari Imaduddin tersebut bisa ditepis. Pasalnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar akan melakukan audit kepada semua penggunaan Dana Desa. Audit tersebut akan dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK).
Karena itu, Marwan mengimbau para Kepala Desa agar menggunakannya secara terukur, terarah serta dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga meminta kepada para aparat desa agar mematangkan konsep penggunaan anggaran desa, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. (Yas/Gdn)
Penambahan Anggaran Dana Desa Diperkirakan Tak Efektif
Kendala dalam penyaluran dana desa antara lain di perangkat desanya.
diperbarui 24 Feb 2015, 19:35 WIBPresiden Joko Widodo berserta rombongan saat blusukan ke pembangunan saluran irigasi tersier di Bendungan Irigasi Tersier Desa Mandor Kabupaten Landak, Kalbar, Selasa (20/1/2015). (Rumgapres/Agus Suparto)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Energi & TambangBBM Shell Turun Harga Mulai 1 Juni 2024, Cek Rinciannya
10
Berita Terbaru
Kisah Keistimewaan Muhammad Kecil, Taklukkan Mendung dan Datangkan Hujan
MA Buka Suara Soal Putusan Kilat Perkara Batas Usia Calon Kepala Daerah
KKP Temukan 4 Ton Ikan Impor Malaysia Tanpa Dokumen Resmi di Batam
Bacaan Doa Setelah Sholat Fajar, Amalkan agar Dipermudah Segala Urusan
Ijtima Ulama MUI: Cintai Produk dalam Negeri Demi Kesejahteraan Bangsa Indonesia
Real Madrid Juara Liga Champions 2023/2024, Diwarnai Blunder Pemain Keturunan Indonesia
Friendship Marriage Sedang Tren di Jepang, Anak Muda Menikah Tanpa Cinta dan Hasrat Seksual
Bola Sepak Tak Sengaja Kena Kepala, Siswa SD Dicekik hingga Dijambak Guru Olahraga
Gus Baha Beberkan Alasan Kenapa Tidak Ada Nabi yang Diutus ke Jawa, Mengejutkan!
5 Tontonan Variety Show Seru dari Grup Kpop untuk Mengisi Waktu Luang
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Minggu 2 Juni 2024
KY Buka Peluang Periksa Hakim soal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Ini Respons MA