Soal Pilkada, Golkar Serahkan kepada Daerah

Sebelumnya, Golkar menyatakan urusan pilkada semuanya diserahkan ke DPP Golkar di mana pengurus pusat ikut ambil andil dalam memilih.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 08 Jan 2015, 22:07 WIB
Suasana santai usai perundingan antara Golkar kubu Ical dengan Golkar kubu Agung di kantor DPP, Slipi, Jakarta, Kamis petang (8/1/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Juru runding Partai Golkar kubu Agung Laksono, Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan kedua pihak di internal partai berlambang pohon beringin menyepakati akan menyerahkan urusan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) kepada pengurus daerah.

Sebelumnya, Golkar menyatakan urusan pilkada semuanya diserahkan ke DPP Golkar di mana pengurus pusat ikut ambil andil dalam memilih.

"Persoalan pilkada disepakati, kedua belah pihak menyerahkan itu kepada daerah. Selama di daerah tidak bermasalah maka clear," ujar Agun di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/1/2015).

Menurut Agun, ‪petunjuk pelaksanaan terkait keikutsertaan Golkar dalam pilkada akan dilakukan dengan berkirim surat terhadap Komisi Pemilihan Umum. Dan prinsipnya menurut dia, semua akan diserahkan kepada pengurus daerah atau tidak sentralistik di DPP.

"Semuanya pengurus daerah, pusat akan hanya akan ada jika daerah bermasalah, baru kita yang di DPP turun‬," jelas Agun.

Perundingan selanjutnya dilakukan pekan depan untuk membahas masalah proses hukum yang tengah berjalan, serta terkait penggabungan kepengurusan kedua kubu dan posisi Golkar di Koalisi Merah Putih.

Dukung Pemerintahan Jokowi-JK

Pada perundingan islah Partai Golkar tahap kedua yang berlangsung hari ini, kubu Aburizal Bakrie atau Ical sepakat mendukung sepenuhnya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Yorrys Raweyai mengatakan Golkar akan sepenuhnya menjadi mitra kerja pemerintah yang kritis, konstruktif, objektif, serta solutif.

Senada dengan Yorrys, Ketua DPP Golkar versi Ancol, Agun Gunanjar menjelaskan hal tersebut sesuai dengan doktrin Golkar di mana berkewajiban memberi dukungan serta mengawal pemerintahan. "Intinya bukan sekadar oposisi saja. Kita juga dalam kapasitas bukan hanya sekadar memberikan pertolongan kepada pemerintah, tapi kita juga wajib membantunya," jelas Agun. (Ans)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya