KPK Segera Telusuri Nama Menteri yang Diserahkan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menelusuri para calon menteri pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Nama-nama menteri itu sudah diserahkan Jokowi ke KPK melalui Ketua dan Deputi Tim Transisi Rini Soemarno dan Hasto Kristyanto.

Kendati, nama-nama calon menteri kabinet Jokowi-JK itu tidak bisa dipublikasi karena belum diverifikasi.

"Karena ini menyangkut orang, jadi setidak-tidaknya nama ini tidak boleh mendahului sebelum kita melakukan verifikasi lebih akurat lagi," ujar Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Samad mengatakan, nantinya hasil penelusuran itu‎ hanya akan diberitahukan ke Jokowi selaku presiden. Sebab, hasil penelusuran itu bukan untuk konsumsi pihak lain, selain Jokowi. Termasuk kepada Wakil Presiden terpilih JK dan Tim Transisi.

"Artinya apa? Kita hanya memberi tahu kepastian track record (rekam jejak) para calon menteri ini kepada yang bersangkutan, yaitu Presiden kita Jokowi. Kita tidak akan menyampaikan kepada orang-orang yang di luar presiden. Wakil presiden dan Tim Transisi kita tak akan beri tahu. Tapi kita hanya ingin beri tahu tentang track record ini kepada Pak Jokowi," kata Abraham.

Sebelumnya, kata Samad, pihaknya sudah ada komitmen bahwa nama-nama calon menteri Jokowi-JK tersebut akan dibuka dan baru akan dibicarakan jika pihaknya sudah bertemu dengan Jokowi.

Abraham mengaku, pihaknya tak perlu menunggu lama melakukan penelusuran dan memverifikasi nama-nama calon menteri itu.‎ Untuk penelusuran itu pihaknya bisa menghabiskan 2 x 24 jam.

"Ya palingan (penelusuran) 1 atau 2 hari," ujar Samad.

Presiden terpilih Jokowi sebelumnya menyerahkan nama-nama‎ menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyerahan itu dikirim Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dan Deputi Tim Transisi Hasto Kristyanto.

Namun, Hasto mengaku tidak tahu siapa nama‎-nama menteri yang tertera dalam dokumen yang dimaksud. Yang pasti, nama-nama tersebut merupakan hasil penyaringan selama ini oleh Jokowi-JK.

Menurut Hasto, dokumen tersebut diterima Deputi Pencegahan KPK Johan Budi dan akan langsung ditindaklanjuti.