Liputan6.com, Jakarta - Rencana Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla memberantas mafia minyak dan gas (migas) bisa dimulai dari PT Pertamina Energi Trading Limited (Petral Ltd). Anak usaha PT Pertamina (persero) ini disebut memperlancar berkembangnya jaringan mafia migas di Tanah Air.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energi Studies (IMES), Erwin Usman mengungkapkan, Petral yang bermarkas di Singapura berjaya menguasai tata kelola dan tata niaga migas paska pemberlakuan Undang-undang (UU) Migas.
UU ini masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 23 November 2001.
"Jika pemerintah Jokowi-JK benar serius berantas mafia migas, mulailah dari Petral," ucap dia di Jakarta, Minggu (21/9/2014).
Erwin mengusulkan agar pemerintah melakukan audit investigasi guna memulai proses hukum yang tegas dan adil dengan melibatkan beberapa lembaga.
Antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), akademisi serta organisasi non pemerintah yang bergerak di sektor migas.
Namun, sambungnya, dia mengingatkan agar Jokowi-JK tak merekrut nama-nama yang selama ini menjadi boneka mafia migas, kaki tangan bangsa asing maupun jaringan sindikasi di level hulu dalam pembentuan Satgas Anti Mafia Migas.
"Juga orang-orang yang pernah menjabat menteri dan petinggi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BP Migas, BPH Migas, SKK Migas dan BUMN yang mengurus ESDM selama ini. Jangan dilibatkan apalagi jadi ujung tombak dalam agenda tata ulang pengelolaan sektor ESDM," kata Tim Pokja Bidang Energi Rumah Transisi itu.
Dalam kesempatan yang sama, Praktisi Media Muhammad Kusairi mempertanyakan keberanian Jokowi-JK untuk menginvestigasi Petral yang diduga menjadi sarang mafia migas.
"Jokowi berani tidak investigasi Petral, karena Petral bukan perusahaan kecil. Pelaksanaan good corporate governance (GCG) Petral meraih peringkat 9 di Asia Pasifik," tandasnya. (Fik/Gdn)
Jokowi-JK Bisa Berantas Mafia Migas Mulai dari Petral
Berantas mafia migas, pemerintah harus audit investigasi guna memulai proses hukum yang tegas dan adil dengan melibatkan beberapa lembaga.
diperbarui 21 Sep 2014, 18:56 WIBIlustrasi Tambang Minyak 2 (Liputan6.com/M.Iqbal)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Kisah Pemuda Murid Nabi Ibrahim yang Ditunda Kematiannya, Ternyata Ini Amalannya
Buka Peluang Usung Wali Kota Depok di Pilkada Jabar, Bisa Bersaing dengan Presiden PKS
Acungkan Senpi hingga Tabrak Pemotor, Polisi Tangkap 2 Orang Ugal-ugalan di Kawasan Banceuy Bandung
3 Klub yang Bisa Dituju Thomas Tuchel usai Pisah dari Bayern Munchen: Semuanya di Liga Inggris
Adipati Dolken Tobat Main Gim Setelah Punya Anak, Sadar Bahaya Kecanduan Gawai
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Rabu 1 Mei 2024
Antisipasi Terjangkit DBD, Kenali 7 Obat Nyamuk Alami yang Aman Digunakan
Pilkada 2024, Anak Wali Kota Tangsel Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Tangerang
Saat Malaikat Israfil Telah Meletakkan Sangkakala Kiamat di Mulutnya, Ini Pesan Rasulullah
Dapatkan Link Live Streaming Liga Champions Bayern Munchen Vs Real Madrid, Segera Tayang di Vidio
Gerindra Gugat ke MK, Sebut KPU Tambah Suara 3 Parpol Ini di Dapil Aceh I
Sudah Rilis 25 April 2024, Adaptasi Live Action Manga City Hunter Resmi Tayang