Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah mengumumkan postur kabinet yang akan menjalankan program kerja pada pemerintahan mendatang. Setidaknya terdapat 34 kementerian yang akan diisi oleh 18 kalangan profesional dan 16 dari partai politik.
Menurut peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa, postur kabinet yang telah disampaikan Jokowi-JK itu merupakan sebuah wujud kompromi politik yang dilakukan tanpa mengubah gagasan awal terkait kabinet profesional.
"Jokowi sudah berulang kali menginginkan kabinet profesional. Tapi politik adalah seni berkompromi, dan ini wujud kompromi beliau, tanpa mengubah gagasan awalnya (mengenai kabinet profesional)," ujar Ardian Sopa di kantornya, Jakarta, Kamis (17/9/2014).
Dengan adanya postur kabinet demikian, Ardian menilai pemerintahan Jokowi-JK saat ini sudah mulai menemui benturan-benturan politik yang harus diselesaikan dengan cara berkompromi.
"Misalkan ada aturan menteri tidak boleh ketua umum partai politik, bisa saja nanti diganti menjadi ketua pembina. Nah, kompromi-kompromi seperti itu yang bisa terus berlanjut," pungkas Ardian Sopa.
Jokowi sebelumnya menegaskan, 16 kursi menteri yang diberikan kepada partai politik, bukanlah praktik bagi-bagi kursi kepada partai politik pendukungnya. Apa yang ia lakukan dalam penyusunan struktur kabinet berbeda dengan praktik bagi-bagi kursi menteri.
"Kalau ini kan kriteria dulu (yang disusun). Baru kemudian partai politik nyetor mau ajukan berapa? 100, mau 50, mau 25? Bisa semua," ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014).
Sedangkan, bagi-bagi kursi terjadi bila dia memberikan jatah kursi menteri kepada tiap partai pengusungnya tanpa adanya kriteria yang diberikan.
"Kalau yang namanya bagi-bagi kursi itu, belum berangkat sudah saya kasih, saya beri 3 kursi, saya beri 4 menteri, saya beri menteri utama, itu namanya bagi-bagi kursi," tandas Jokowi. (Yus)
LSI Nilai Postur Kabinet Jokowi Buah Kompromi Politik
Menurut LSI, postur kabinet yang telah disampaikan Jokowi-JK itu merupakan sebuah wujud kompromi politik
diperbarui 18 Sep 2014, 15:57 WIBSutiyoso pun tak akan berpikir dua kali untuk melepaskan jabatannya di PKPI jika Jokowi meminta dirinya bergabung dalam kabinet.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Penjelasan Pakar Vulkanologi ITB soal Penyebab Terjadinya Petir saat Erupsi Gunung Api
Jadi Anggota DPD dan Dipanggil Pak Dewan, Mobil Komeng Jadi Sorotan Warganet
Jenis Zina dengan Dosa Terbesar, Siksa Dunia dan Akhirat Paling Berat
Aksi Sadis Tarsum Sebelum Mutilasi Istri: Pukul Kepala Korban Pakai Balok hingga Tersungkur
Warga Gorontalo Utara Protes, Proyek Irigasi Malah Jadi Penyebab Banjir
Gaya Mayangsari Pakai Heels Loewe Hampir Rp11 Juta Saat Pamer Keakraban dengan Titiek Soeharto
6 Pemain Terbaik Sepanjang Masa PSG, Angkat Harkat Klub ke Panggung Dunia
4 Misi Antariksa China Paling Ambisius, Siap Patahkan Rekor NASA
JK Soal Orang Toxic Jangan Masuk Kabinet Prabowo: Yang Melanggar UU Lebih Tidak Boleh
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Rabu 8 Mei 2024
Bejat! Ayah Kandung Rudapaksa Putrinya Berulang Kali Usai Nonton Video Porno
Mahalini Calon Rizky Febian Masuk Islam, Jadi Mualaf Bersih dari Dosa? Ini Kata UAH