Liputan6.com, Jakarta - Wasekjen PPP Bidang Keorganisasian Isa Muchsin angkat bicara mengenai pemecatan 3 elit --Plt Ketum PPP Emron Pangkapi, Waketum PPP Suharso Monoarfa, dan Sekjen PPP Romarhumuzy-- yang dilakukan Suryadharma Ali. Menurut isa, surat pemecatan yang ditandatangani tak memiliki kekuatan hukum.
"Dia nggak ada kewenangan lagi, kalau dipaksakan untuk memecat ya percuma. SDA sudah nggak boleh ambil tindakan organisasi," ujar Isa di Jakarta, Minggu (14/9/2014).
Isa menjelaskan, surat pemecatan yang dikeluarkan bukanlah surat keputusan atau SK. Buktinya adalah pencantuman nomor dan kode yang tak sesuai, bahkan dinilai tak lazim.
"Harus dilihat betul surat yang dikeluarkan . Bentuk penomoran 1359/KPTS/DPP ini tidak lazim, karena SK DPP PPP yang benar itu seperti saat memberhentikan saudara Suharso yaitu 073/SK/DPP. Jadi SK, bukan KPTS," tegas Isa.
Isa menyampaikan pula anggapan soal pemecatan dirinya yang tidak sah, merupakan salah pemaknaan AD/ART. Dalam Rapat Pengurus Harian PPP 9 September lalu, lanjut Isa, semua sudah kuorum untuk memberhentikan mantan Menteri Agama itu sebagai Ketua Umum .
"Meminta berhenti dan diberhentikan. Karena dia langgar AD/ART dan khitoh partai tentang pemberantasan KKN. Partai berpihak publik dan umat untuk amputasi menjalarnya kepemimpinan tak sehat," tandas Isa.
Advertisement