Jokowi Diyakini akan Reformasi Sektor Hulu Migas

Pada saat permintaan energi dalam negeri meningkat, penurunan produksi minyak menurun.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 25 Jul 2014, 09:42 WIB
(Foto: SKK Migas)

Liputan6.com, Jakarta - Wood Mackenzie, perusahaan konsultan, percaya  hasil pemilu akan lebih terasa di sektor minyak dan gas karena Presiden Joko Widodo akan melakukan reformasi di sektor tersebut.

Wood Mackenzie Hulu Senior Analyst, Andrew Harwood mengatakan, pada saat permintaan energi dalam negeri meningkat, penurunan produksi minyak menurun.

"setelah beberapa tahun ketidakstabilan peraturan, kemampuan pemerintah untuk melaksanakan reformasi yang diusulkan Jokowi akan menjadi kunci," kata Andrew, seperti yang dikutip di Jakarta, Jumat (25/7/2014).

Andrew menyebutkan, implikasi bagi sektor hulu adalah:

Produksi minyak mentah Indonesia telah jatuh dari lebih dari 1 juta barel per hari pada tahun 2005 menjadi saat ini lebih dari 800 ribu.

Subsidi BBM di dalam negeri mendekati US $ 21 miliar pada 2014, dan ketidakpastian regulasi telah terhenti beberapa proyek investasi besar, seperti Chevron Indonesia Deepwater pembangunan, Inpex yang Abadi FLNG dan BP Tangguh ekspansi.

Jokowi telah menggariskan rencana untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak dengan mengembangkan infrastruktur gas baru dan mempercepat beralih ke gas.

Ini bertujuan untuk meningkatkan minyak dan produksi gas dengan memberikan persyaratan fiskal ditingkatkan untuk bidang matang dan eksplorasi, dan menghapus merah-tape, yang juga akan berlaku untuk sektor pertambangan.

Revisi  Undang-Undang Migas dan formalisasi peran regulator hulu adalah tujuan jangka panjang yang akan meningkatkan iklim investasi dengan menghilangkan ketidakpastian regulasi.

Jokowi pun akan mengandalkan perusahaan migas nasional. Pertamina  akan  memainkan peran lebih besar dalam sektor hulu migas Indonesia di bawah Jokowi.

"Secara keseluruhan, kemenangan Jokowi akan menghasilkan positif jangka pendek di sektor energi. Namun, kemampuan pemerintah baru untuk melaksanakan reformasi yang diusulkan masih belum jelas," pungkasnya. (Pew/Nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya