Liputan6.com, Jakarta - Oleh: Ahmad Romadoni, Fiki Ariyanti, Luqman Rimadi, Sugeng Triono, Agustina Melani, Ilyas Istianur Praditya, Arthur Gideon, Mevi Linawati
Debat calon presiden (capres) antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo telah selesai digelar. Keduanya memberikan pandangan mengenai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam debat capres putaran kedua.
Advertisement
Pandangan kedua capres tersebut dinilai memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan kelebihan dan kelemahan mereka.
"Pemaparan keduanya baik. Memang ada yang unggul dari Prabowo dan Joko Widodo. Seperti Jokowi sebelumnya tak memberitahukan target pertumbuhan ekonomi secara gamblang," ujar Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Liputan6.com, SCTV Tower, Jakarta.
Purbaya mencontohkan, dalam debat 15 Juni kemarin, Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonominya 7 persen. Kini, masyarakat bisa tahu bagaimana langkah-langkah untuk menciptakan pertumbuhan ekonominya. Target pertumbuhan ekonomi 7 persen yang disampaikan oleh Jokowi juga dinilai cukup realistis. Apalagi bila memang ditunjang dari program-program ekonomi yang dilaksanakan untuk mewujudkan target ekonomi itu.
Prabowo, menurut Purbaya memiliki kelemahan dalam menentukan alokasi anggaran Rp 1 miliar ke desa dan kelurahan. Angka itu menurut Purbaya, tidak statis dalam undang-undang. Sedangkan Jokowi, memiliki kelemahan dalam memaparkan soal masyarakat economi ASEAN (MEA 2015).
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tony Prasetyantono menilai, angka yang disampaikan Prabowo dalam debat capres dinilai tidak masuk akal. Yaitu ada setidaknya Rp 7.200 triliun dana anggaran yang bocor.
"Tidak masuk akal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (AAPBN) kita saja Rp 1.840 triliun tahun lalu, Rp 1.680 triliun, kita bandingkan GDP saja Rp 9.400 triliun, angka Rp 7.200 triliun itu tidak bisa saya pahami," katanya di Jakarta, Senin 16 Juni 2014.
Sebagai ekonom, Tony mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan apa yang disampaikan Prabowo meskipun hal itu sesuai omongan Ketua KPK Abraham Samad.
Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai baik Prabowo maupun Jokowi tidak mempunyai pandangan yang komprehensif mengenai pajak. Fitra juga menganggap kedua calon presiden tersebut belum memandang penerimaan negara dari pajak sebagai penerimaan utama.
"Buktinya 70 persen sampai 80 persen rata-rata, sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Dalam debat semalam, Jokowi dan Prabowo nampak belum mempunyai strategi yang komprehensif dan serius tentang tata-kelola perpajakan (fiscal policy)," kata Sekjen Seknas Fitra Yenny Sucipto, di Kantor Fitra, Mampang IV, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2014).
Pengamat Ekonomi dari Universitas Padjajaran, Bandung, Kodrat Wibowo menilai Prabowo dan Jokowi masih malu-malu membeberkan soal investasi asing dalam debat Minggu 15 Juni tadi itu.
Debat Jilid II Pengaruhi Elektabilitas?
Indikator Politik Indonesia melakukan survei sebelum dan sesudah debat capres. Hasilnya menunjukkan mantan Walikota Surakarta itu masih lebih unggul dari Prabowo Subianto.
"Debat yang pertama kan yang unggul Jokowi-JK, di debat yang kedua menurut banyak kalangan ekspert itu yang unggul Prabowo, sedikit lebih unggul dari Jokowi. Meskipun Jokowi tidak kalah telak, Jokowi punya keunggulan dari sisi implementatif. Tetapi karena keunggulan tidak terlalu telak, maka debatnya belum terlalu mempengaruhi elektabilitas," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Senin (16/6/2014).
Sementara itu, kubu Prabowo menilai capres nomor urut 1 itu menang telak dari capres lawan, Joko Widodo dalam debat capres jilid II. Tak tanggung-tanggung, kemenangan Prabowo atas Jokowi diklaim 6-0.
Adik kandung Prabowo itu mengatakan, momen debat yang digelar di Hotel Gran Melia Minggu malam 15 Juni 2014 kemarin merupakan hal yang paling ditunggu masyarakat. Apalagi dalam debat itu, kedua capres saling berhadapan tanpa cawapres-nya. Karenanya, debat malam tadi dinilai dapat benar-benar menampilkan kemampuan masing-masing capres.
Prabowo sendiri menyatakan, materi yang ia sampaikan dalam debat Minggu malam berkaitan dengan tema itu sudah sering disampaikan.
"Kalau menyimak debat semalam, itu adalah yang sudah saya bicarakan di mana-mana," ujar Prabowo saat menerima dukungan Partai Aceh di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin.
Apalagi, lanjut Prabowo, mengenai kondisi APBN negara yang telah lama dirampok pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Hal itu juga akan menjadi salah satu fokus pemerintahannya bila terpilih menjadi Presiden.
Dalam debat, Jokowi juga memamerkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIS dan KIP merupakan salah satu program Jokowi yang pernah diimplementasikan pada saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurut Jokowi, ada beberapa perbedaan antara KIP dengan KJP dan KJS. Mantan Walikota Solo itu menjelaskan, perbedaan mendasar tersebut yaitu berada di sistemnya.
"Kalau yang kartu ini (Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar) yang dipegang sistemnya, bedanya hanya itu saja," kata Jokowi di Call Center Jokowi-JK, East Building, Mega Kuningan, Jakarta.
Heboh Singkatan TPID
Dalam debat capres tahap kedua, Jokowi mendapatkan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada rivalnya itu. Pada sesi saling tanya kelima, Jokowi melontarkan pertanyaan soal TPID. Yang Jokowi maksud adalah Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Namun Prabowo memprotes lantaran dirinya tidak mengerti apa singkatan dari TPID.
"Saya tidak menguasai setiap singkatan," protes Prabowo. Jokowi pun kemudian menjelaskan singkatan dari TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Dan Prabowo kemudian baru menjawab.
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan yang hadir dalam debat capres kedua di Hotel Gran Melia, Jakarta itu mengatakan, singkatan itu menurunkan poin Jokowi.
"Tadi disinggung tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah, padahal ini kan program nasional, bukan daerah. Itu mungkin yang sedikit mengurangi. Saya kira itu," kata Syarief usai debat.
Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung mengaku baru pertama kali mendengar singkatan itu. "Memang soal TPID yang saya dengar ucapan Pak Jokowi juga nggak ngerti apa itu. Saya belum pernah dengar, saya juga baru pertama," kata Akbar di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Senin (16/6/2014).
Meski demikian Akbar menilai pertanyaan yang diajukan Jokowi itu tidak sebagai jebakan bagi Prabowo. Dia juga tidak percaya Jokowi melakukan itu hanya untuk menunjukkan dirinya lebih mengerti.
Jokowi membantah memberikan pertanyaan jebakan kepada rivalnya itu mengenai TPID. Karena semestinya, itu dapat dijawab oleh seorang capres, mengingat persoalan investasi bagian tanggungjawab pemerintah.
"Soal singkatan pemerintah harus tahu. Mestinya singkatan TPID (Prabowo) harusnya tahu. Kamu tahu nggak artinya TPID? Kalau tahu ya sudah, kalau nggak tahu ya sudah juga," ujar Jokowi usai debat capres di Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu 15 Juni.
Jokowi menjelaskan, TPID merupakan sebuah tim pengendalian investasi yang ada di setiap provinsi. "Kita ini kan mau pegang pemerintahan jadi harus tahu singkatan. Pemerintah harus ngerti dong? DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) TPID harus tahu," tandas Jokowi. (Ali)