Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan, Mabes TNI tidak menyimpan, apalagi membaca terkait dokumen DKP (Dewan Kehormatan Perwira) pemecatan Prabowo Subianto. Kendati, Mabes TNI akan membentuk tim untuk menelusuri bocornya dokumen tersebut.
“Kita sedang terus mengejar siapa yang membocorkan dan tentu ada hukum pidananya. Kita lihat konteksnya dari sisi politik maupun dari sisi hukum bagaimana,” ujar Moeldoko dalam keterangan persnya, Jum’at (13/6/2014).
Sementara terkait kasus Babinsa, Moeldoko mengatakan sudah final, sehingga tidak perlu diperpanjang lagi. Karena menurutnya memang tidak ada Babinsa yang melanggar netralitas. Bahwasanya ada isu Babainsa di Sumedang atau tempat lain, itu menurutnya omong kosong.
“Saya tidak suka dengan hal-hal seperti itu yang dituduhkan kepada Babinsa yang tidak mendasar. Ini biar dengar semuanya, karena kalau tidak dikerasin isu ini nanti akan bertambah dan bertambah,” tegas Moeldoko.
Moeldoko juga menekankan kembali tentang netralitas TNI. Ia berjanji akan bekerja keras untuk memberikan penekanan atas netralitas TNI. Untuk itu masyarakat tidak perlu ragu atas netralitas ini.
“Apapun suaranya para purnawirawan tidak akan mempengaruhi kami, tidak ada satu pun prajurit TNI yang terpengaruh, mau ngomong seperti apapun kami tidak akan terpengaruh,” pungkas Moeldoko.
Memasuki masa pemilu Pilpres 2014, beredar isu bocornya surat pemecatan dari DKP kepada Prabowo Subianto dari militer. Tak hanya itu, tim pemenangan pasangan capres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) juga menemukan dugaan keterlibatan Babinsa yang mengarahkan warga untuk memilih capres tertentu.
Diduga ada keterlibatan Babinsa di 3 lokasi, yakni di Jakarta Pusat, Jawa Barat dan Yogyakarta. TNI akhirnya memberikan sanksi kepada 2 anggota Babinsa Cideng, Jakarta Pusat yang terbukti melakukan preferensi warga kepada pasangan capres tertentu. Menurut TNI, kedua Babinsa itu atas inisiatif sendiri.
Advertisement