Liputan6.com, Jakarta: Panglima TNI Laksamana Widodo A.S. menyatakan TNI konsisten pada sikap semula menolak dekrit presiden. "Kami konsisten terhadap saran yang disampaikan pimpinan TNI secara bersama sejak Januari 2001 untuk tidak merekomendasikan dekrit," kata Panglima dalam jumpa pers di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (23/7). Dengan demikian, TNI menyerahkan sepenuhnya proses politik secara konstitusional. Namun, TNI tetap memberikan perlindungan secara fisik kepada Presiden Abdurrahman Wahid jika diberhentikan dalam Sidang Istimewa MPR. [Baca: Siang Ini, Mega Menjadi Presiden Indonesia].
Menurut Widodo, TNI siap menjalankan peran dan fungsi sebagai alat negara dengan membantu proses pengamanan sesuai UUD 1945 dan TAP Nomor 7 MPR Tahun 2000. Widodo menegaskan, TNI tidak berada dalam otoritas mengakhiri konflik. Menanggapi proses demokrasi yang sedang berlangsung, Widodo mengharapkan semua komponen bangsa mau mencari solusi secara konstruktif untuk mewujudkan keamanan negara. Karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan menahan diri.
Panglima juga menginstruksikan jajaran TNI untuk tetap berada di jalur komando, konsisten menjaga keamanan, mengikuti semua proses politik, dan menjaga solidaritas di tubuh TNI. Berdasarkan instruksi tersebut, Panglima mengharapkan TNI bisa memberikan peranan terbaik untuk melanjutkan pembangunan negara. Dalam konferensi pers itu, Panglima didampingi Kepala Staf Teritorial Letnan Jenderal TNI Agus Widjojo, Panglima Komando Strategis Cadangan TNI AD Letjen TNI Ryamizard Ryacudu, dan Kepala Badan Intelijen Strategis Marsekal Madya TNI Ian Santoso.
Di tempat terpisah, Kepala Kepolisian nonaktif Jenderal Polisi S. Bimantoro dan Pejabat Sementara Kapolri Jenderal Chaeruddin Ismail menyatakan Polri siap mengamankan SI MPR. [Baca: Petinggi Polri Menggelar Pertemuan]. Setelah membicarakan antisipasi pengamanan Ibu Kota, di Markas Besar Polri, kedua Jenderal itu menuju Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya. Di Mapolda Jakarta, Bimantoro dan Chaeruddin akan meninjau kesiapan ratusan personel Polri tambahan untuk pengamanan SI MPR.(KEN/Tim Liputan 6 SCTV)
Menurut Widodo, TNI siap menjalankan peran dan fungsi sebagai alat negara dengan membantu proses pengamanan sesuai UUD 1945 dan TAP Nomor 7 MPR Tahun 2000. Widodo menegaskan, TNI tidak berada dalam otoritas mengakhiri konflik. Menanggapi proses demokrasi yang sedang berlangsung, Widodo mengharapkan semua komponen bangsa mau mencari solusi secara konstruktif untuk mewujudkan keamanan negara. Karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan menahan diri.
Panglima juga menginstruksikan jajaran TNI untuk tetap berada di jalur komando, konsisten menjaga keamanan, mengikuti semua proses politik, dan menjaga solidaritas di tubuh TNI. Berdasarkan instruksi tersebut, Panglima mengharapkan TNI bisa memberikan peranan terbaik untuk melanjutkan pembangunan negara. Dalam konferensi pers itu, Panglima didampingi Kepala Staf Teritorial Letnan Jenderal TNI Agus Widjojo, Panglima Komando Strategis Cadangan TNI AD Letjen TNI Ryamizard Ryacudu, dan Kepala Badan Intelijen Strategis Marsekal Madya TNI Ian Santoso.
Di tempat terpisah, Kepala Kepolisian nonaktif Jenderal Polisi S. Bimantoro dan Pejabat Sementara Kapolri Jenderal Chaeruddin Ismail menyatakan Polri siap mengamankan SI MPR. [Baca: Petinggi Polri Menggelar Pertemuan]. Setelah membicarakan antisipasi pengamanan Ibu Kota, di Markas Besar Polri, kedua Jenderal itu menuju Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya. Di Mapolda Jakarta, Bimantoro dan Chaeruddin akan meninjau kesiapan ratusan personel Polri tambahan untuk pengamanan SI MPR.(KEN/Tim Liputan 6 SCTV)