Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah masih mengkaji besaran yang akan diajukan untuk negoisasi ulang LNG Tangguh dengan Cina. Usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Rabu (3/9), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kasus ini cukup rumit.
Tak hanya pemerintah yang menilai LNG Tangguh proyek rugi. Pengamat menilai pemerintah berpotensi rugi hingga triliunan rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi diminta dilibatkan dalam pemeriksaan kontrak LNG Tangguh [baca: KPK Perlu Dilibatkan Dalam Kasus LNG Tangguh].
Advertisement
Saat banyak pihak hanya berpikir soal kerugian, bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kasus ini bukan hanya soal ekonomi, namun sudah politis. Bagi PDIP kasus LNG Tangguh bagai bola panas yang cenderung menyerang Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.
Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan harga jual gas dari Tangguh ke Cina sangat murah. Lebih murah dari harga yang harus dibeli oleh warga miskin Indonesia. Ketua BPK Anwar Nasution mengaku beberapa kali meminta pemerintah merundingkan kembali harga jual gas Tangguh.
Dalam kontark harga jual disepakati US$ 3,4 per million metric British thermal unit (MMBTU) sedangkan harga gas saat ini mencapai US$ 20 per MMBTU. BPK belum bisa mengaudit karena ladang gas Tangguh baru akan beroperasi akhir tahun ini.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)