Liputan6.com, Jakarta: Pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid yang menuding Kepolisian RI dan TNI sering melanggar hak asasi manusia dibantah Kapolri non aktif Jenderal Polisi Surojo Bimantoro. Menurut Bimantoro, Rabu (20/6), tindakan Polisi dan TNI selama ini sudah sesuai dengan prosedur. Personel polisi dan TNI, lanjut Bimantoro, sudah memahami prosedur baku tersebut.
Menurut Presiden, institusi TNI dan Polri sering disalahgunakan dalam setiap mengatasi gejolak sosial di masyarakat. Menurut Gus Dur tuntutan masyarakat yang disuarakan sering disalahtafsirkan aparat keamanan hingga terjadi pelanggaran HAM. Namun, menurut Presiden institusi TNI dan Polri tak bersalah, melainkan oknum-oknum di dalamnya saja.
Sementara itu, pengamat politik Arbi Sanit dalam sebuah seminar di Jakarta menuding sikap reaktif polisi akhir-akhir ini sebagai upaya untuk menjatuhkan kredibilitas Gus Dur. Arbi menuding Bimantoro ada di belakang rekayasa politik tersebut. "Itulah bentuk pembangkangan Bimantoro," kata Arbi.(YYT/Tim Liputan 6 SCTV)
Menurut Presiden, institusi TNI dan Polri sering disalahgunakan dalam setiap mengatasi gejolak sosial di masyarakat. Menurut Gus Dur tuntutan masyarakat yang disuarakan sering disalahtafsirkan aparat keamanan hingga terjadi pelanggaran HAM. Namun, menurut Presiden institusi TNI dan Polri tak bersalah, melainkan oknum-oknum di dalamnya saja.
Sementara itu, pengamat politik Arbi Sanit dalam sebuah seminar di Jakarta menuding sikap reaktif polisi akhir-akhir ini sebagai upaya untuk menjatuhkan kredibilitas Gus Dur. Arbi menuding Bimantoro ada di belakang rekayasa politik tersebut. "Itulah bentuk pembangkangan Bimantoro," kata Arbi.(YYT/Tim Liputan 6 SCTV)