Liputan6.com, Jakarta:
Awal Februari langit Jakarta dibalut awan tebal. Tak lama berselang
hujan pun mengguyur deras di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
dan Bekasi sepanjang dua hari berturut-turut. Badan Meteorologi dan
Geofisika mencatat, curah hujan kala itu lebih tinggi dibanding
hari-hari biasa.
Curah hujan di pos pengamatan Halim, Jakarta Timur, mencapai 378 milimeter. Adapun di Ciledug, Tangerang, Banten, mencapai 457 mm dan Puncak 230 mm. Berdasarkan informasi yang dihimpun Liputan 6 SCTV, di Pondok Betung, Tangerang, Banten, curah hujan mencapai 339 mm. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding curah hujan saat banjir di Jakarta pada Februari 2002 [baca: ].
Tingginya curah hujan mengakibatkan debit air di Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat, meluap. Bendungan ini merupakan pintu masuk air dari dataran tinggi Bogor dan Puncak serta menjadi ukuran datangnya banjir kiriman ke wilayah Ibu Kota.
Luapan yang tinggi itu pun beberapa jam kemudian merendam Jakarta. Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut, 80 persen wilayah Jakarta tergenang bah. Pusat-pusat bisnis dan perdagangan lumpuh. Bank dan sejumlah perkantoran tutup. Lebih dari 80 ribu jaringan telepon mati. Pun demikian dengan kereta api, bus, dan angkutan barang, lumpuh selama beberapa hari. Banjir menyebabkan kerugian hingga Rp 7 triliun lebih.
Sementara 200 ribu lebih warga Jakarta mengungsi. Sebagian kehilangan rumah-rumah dan harta benda, kendaraan, dan juga sanak saudara yang tewas.
Jakarta pun bak empang besar layaknya. Secara geografis sekitar 40 persen kawasan Jakarta merupakan dataran rendah yang berpotensi banjir. "Jakarta tidak ideal untuk ibu kota secara geografis, 40 persen berada di bawah permukaan air laut," ujar Gubernur DKI Sutiyoso. Banjir juga sudah terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Kala itu Pemerintah Belanda sempat membentuk badan khusus bernama Burgelijke Openbare Werken (BOW)--cikal bakal Departemen Pekerjaan Umum di tahun 1854. Tapi badan ini tetap gagal. Pada tahun 1873 Batavia terendam air setinggi satu meter.
Memasuki tahun 1920, muncul arsitek Belanda Van Breen. Ia memberikan gagasan--biasa disebut Rencana Tata Air Van Breen--membentengi Jakarta dengan membangun Banjir Kanal Barat (BKB) yang berpusat di Pintu Air Manggarai. Ide itu muncul setelah Kota Batavia dihantam banjir bandang pada tahun 1918. Namun proyek Van Breen yang merupakan sistem drainase makro cuma bertahan sekitar 40 tahun. Hal itu disebabkan kurang sempurnanya sistem tersebut.
Terlepas dari proyek tersebut, daerah hulu dinilai menyumbang air paling besar setiap banjir di Jakarta. Maklum, kawasan Puncak, Bogor, yang mestinya menjadi daerah konservasi justru ditumbuhi vila-vila milik orang kaya. Tak mengherankan jika air mengalir deras turun ke Jakarta saat curah hujan tinggi.
Melihat kenyataan itu masalah banjir memang tak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah saja. Sayang, pemerintah tak pernah benar-benar serius menangani masalah banjir. Contoh, tahun ini saja dengan enteng pemerintah menganggarkan hampir Rp 10 triliun buat membangun jalan dan infrastrukturnya [baca: ].
Padahal untuk sebuah proyek Banjir Kanal Timur (BKT) senilai Rp 5 triliun perlu waktu hingga tahun 2010. Itu pun harus berbagi dengan pemerintah DKI Jakarta. Saat ini proyek itu terhenti menunggu proses pembahasan anggaran yang alot, baik di DPRD DKI maupun DPR Pusat. Saat tim Sigi menelusuri jalur BKT mulai dari Kali Cipinang hingga Muara Cilincing, tampak mega proyek ini teronggok. Yang terlihat hanya beton-beton besar di sana-sini [baca: ].
Menurut Ketua Tim Pembangunan BKT Pitoyo Subandrio, proyek BKT akan dipikul bersama antara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pemerintah DKI bertugas membebaskan lahan dan pemerintah pusat menyelesaikan konstruksinya. Proyek ini melengkapi keberadaan BKB yang dirintis sejak tahun 1973 dan baru bisa dimulai tiga tahun silam.
Belakangan sejumlah warga mengeluhkan ganti rugi proyek BKT yang tidak beres. "Saya mau pindah uang dari mana," tutur Abdul Hamin, warga Bojong Menten, Bekasi yang belum menerima ganti rugi.
Masalah ganti rugi memang menjadi persoalan yang menyebabkan tersendatnya proyek BKT. Pascabanjir besar awal Februari silam, muncul gagasan mempercepat pembangunan proyek BKT dari target awal selesai tahun 2010 menjadi tahun 2008.
Banyak pakar meragukan BKT bakal mampu mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Alasannya konsep Van Breen sudah uzur. Dahulu BKB ampuh karena lingkungan Ibu Kota belum rusak seperti sekarang yang daerah resapan airnya masih banyak. "Dibandingkan zaman dulu perbandingannya besar sekali," ucap ahli hidrologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Sutopo Purwo Nugroho.
Kawasan resapan air kini memang kurang. Penelitian dari Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat dan Universitas Karlsruhe, Jerman, pada akhir 2006 menemukan Jakarta dipenuhi mal yang mengangkangi jalur-jalur hijau dan daerah resapan air. Jumlahnya jauh melebihi daya dukung lingkungan. "Kita mendapatkan data sekitar setengah juta meter per segi total luas ruang untuk pusat perbelanjaan baru," kata arsitek dan dosen Universitas Tarumanegara Sony Herlambang.
Tak cuma daratan, sungai-sungai di Jakarta juga tak lagi berfungsi maksimal mengalirkan air ke laut, termasuk BKB. Banyak dari sungai dangkal dan di kiri-kanannya berdiri bangunan komersil serta gubuk liar. Sungai yang berfungsi cuma seperlimanya.
Pascabanjir, sebuah seruan datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia mengimbau membangun danau di pemukiman warga [baca: ]. Sayang seruan ini terlambat. Jangankan membuat danau atau situ baru, untuk merawatnya saja pemerintah kedodoran. Berdasarkan data DPU, dari 202 situ di Jabodetabek, cuma 40 danau yang bisa diselamatkan dalam sepuluh tahun terakhir. Sisanya hilang, rusak, atau telah berubah fungsi.
Jalan Layang Buaran, Jakarta Timur, misalnya. Dahulu jalan ini merupakan Situ Rawa Gelam atau Rawa Badung yang berfungsi menjadi daerah tangkapan air di sekelilingnya. Perubahan fungsi situ juga terdapat di Rawa Gede. Danau ini berubah menjadi pool truk-truk sampah milik Pemerintah Kota Bekasi, Jabar.
Berbagai cara harus dilakukan untuk menyelesaikan problem banjir di Ibu Kota. Pemerintah pusat harus secepatnya mengambilalih karena terbukti Pemprov DKI tak bisa menyelesaikan sendiri. Apalagi problem banjir di Jakarta sangat kompleks. Sebab penanggulangannya melibatkan provinsi yang berbeda dan menyangkut citra Jakarta sebagai ibu kota negara.(AIS/Tim Sigi SCTV)
Curah hujan di pos pengamatan Halim, Jakarta Timur, mencapai 378 milimeter. Adapun di Ciledug, Tangerang, Banten, mencapai 457 mm dan Puncak 230 mm. Berdasarkan informasi yang dihimpun Liputan 6 SCTV, di Pondok Betung, Tangerang, Banten, curah hujan mencapai 339 mm. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding curah hujan saat banjir di Jakarta pada Februari 2002 [baca: ].
Tingginya curah hujan mengakibatkan debit air di Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat, meluap. Bendungan ini merupakan pintu masuk air dari dataran tinggi Bogor dan Puncak serta menjadi ukuran datangnya banjir kiriman ke wilayah Ibu Kota.
Luapan yang tinggi itu pun beberapa jam kemudian merendam Jakarta. Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut, 80 persen wilayah Jakarta tergenang bah. Pusat-pusat bisnis dan perdagangan lumpuh. Bank dan sejumlah perkantoran tutup. Lebih dari 80 ribu jaringan telepon mati. Pun demikian dengan kereta api, bus, dan angkutan barang, lumpuh selama beberapa hari. Banjir menyebabkan kerugian hingga Rp 7 triliun lebih.
Sementara 200 ribu lebih warga Jakarta mengungsi. Sebagian kehilangan rumah-rumah dan harta benda, kendaraan, dan juga sanak saudara yang tewas.
Jakarta pun bak empang besar layaknya. Secara geografis sekitar 40 persen kawasan Jakarta merupakan dataran rendah yang berpotensi banjir. "Jakarta tidak ideal untuk ibu kota secara geografis, 40 persen berada di bawah permukaan air laut," ujar Gubernur DKI Sutiyoso. Banjir juga sudah terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Kala itu Pemerintah Belanda sempat membentuk badan khusus bernama Burgelijke Openbare Werken (BOW)--cikal bakal Departemen Pekerjaan Umum di tahun 1854. Tapi badan ini tetap gagal. Pada tahun 1873 Batavia terendam air setinggi satu meter.
Memasuki tahun 1920, muncul arsitek Belanda Van Breen. Ia memberikan gagasan--biasa disebut Rencana Tata Air Van Breen--membentengi Jakarta dengan membangun Banjir Kanal Barat (BKB) yang berpusat di Pintu Air Manggarai. Ide itu muncul setelah Kota Batavia dihantam banjir bandang pada tahun 1918. Namun proyek Van Breen yang merupakan sistem drainase makro cuma bertahan sekitar 40 tahun. Hal itu disebabkan kurang sempurnanya sistem tersebut.
Terlepas dari proyek tersebut, daerah hulu dinilai menyumbang air paling besar setiap banjir di Jakarta. Maklum, kawasan Puncak, Bogor, yang mestinya menjadi daerah konservasi justru ditumbuhi vila-vila milik orang kaya. Tak mengherankan jika air mengalir deras turun ke Jakarta saat curah hujan tinggi.
Melihat kenyataan itu masalah banjir memang tak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah saja. Sayang, pemerintah tak pernah benar-benar serius menangani masalah banjir. Contoh, tahun ini saja dengan enteng pemerintah menganggarkan hampir Rp 10 triliun buat membangun jalan dan infrastrukturnya [baca: ].
Padahal untuk sebuah proyek Banjir Kanal Timur (BKT) senilai Rp 5 triliun perlu waktu hingga tahun 2010. Itu pun harus berbagi dengan pemerintah DKI Jakarta. Saat ini proyek itu terhenti menunggu proses pembahasan anggaran yang alot, baik di DPRD DKI maupun DPR Pusat. Saat tim Sigi menelusuri jalur BKT mulai dari Kali Cipinang hingga Muara Cilincing, tampak mega proyek ini teronggok. Yang terlihat hanya beton-beton besar di sana-sini [baca: ].
Menurut Ketua Tim Pembangunan BKT Pitoyo Subandrio, proyek BKT akan dipikul bersama antara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pemerintah DKI bertugas membebaskan lahan dan pemerintah pusat menyelesaikan konstruksinya. Proyek ini melengkapi keberadaan BKB yang dirintis sejak tahun 1973 dan baru bisa dimulai tiga tahun silam.
Belakangan sejumlah warga mengeluhkan ganti rugi proyek BKT yang tidak beres. "Saya mau pindah uang dari mana," tutur Abdul Hamin, warga Bojong Menten, Bekasi yang belum menerima ganti rugi.
Masalah ganti rugi memang menjadi persoalan yang menyebabkan tersendatnya proyek BKT. Pascabanjir besar awal Februari silam, muncul gagasan mempercepat pembangunan proyek BKT dari target awal selesai tahun 2010 menjadi tahun 2008.
Banyak pakar meragukan BKT bakal mampu mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Alasannya konsep Van Breen sudah uzur. Dahulu BKB ampuh karena lingkungan Ibu Kota belum rusak seperti sekarang yang daerah resapan airnya masih banyak. "Dibandingkan zaman dulu perbandingannya besar sekali," ucap ahli hidrologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Sutopo Purwo Nugroho.
Kawasan resapan air kini memang kurang. Penelitian dari Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat dan Universitas Karlsruhe, Jerman, pada akhir 2006 menemukan Jakarta dipenuhi mal yang mengangkangi jalur-jalur hijau dan daerah resapan air. Jumlahnya jauh melebihi daya dukung lingkungan. "Kita mendapatkan data sekitar setengah juta meter per segi total luas ruang untuk pusat perbelanjaan baru," kata arsitek dan dosen Universitas Tarumanegara Sony Herlambang.
Tak cuma daratan, sungai-sungai di Jakarta juga tak lagi berfungsi maksimal mengalirkan air ke laut, termasuk BKB. Banyak dari sungai dangkal dan di kiri-kanannya berdiri bangunan komersil serta gubuk liar. Sungai yang berfungsi cuma seperlimanya.
Pascabanjir, sebuah seruan datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia mengimbau membangun danau di pemukiman warga [baca: ]. Sayang seruan ini terlambat. Jangankan membuat danau atau situ baru, untuk merawatnya saja pemerintah kedodoran. Berdasarkan data DPU, dari 202 situ di Jabodetabek, cuma 40 danau yang bisa diselamatkan dalam sepuluh tahun terakhir. Sisanya hilang, rusak, atau telah berubah fungsi.
Jalan Layang Buaran, Jakarta Timur, misalnya. Dahulu jalan ini merupakan Situ Rawa Gelam atau Rawa Badung yang berfungsi menjadi daerah tangkapan air di sekelilingnya. Perubahan fungsi situ juga terdapat di Rawa Gede. Danau ini berubah menjadi pool truk-truk sampah milik Pemerintah Kota Bekasi, Jabar.
Berbagai cara harus dilakukan untuk menyelesaikan problem banjir di Ibu Kota. Pemerintah pusat harus secepatnya mengambilalih karena terbukti Pemprov DKI tak bisa menyelesaikan sendiri. Apalagi problem banjir di Jakarta sangat kompleks. Sebab penanggulangannya melibatkan provinsi yang berbeda dan menyangkut citra Jakarta sebagai ibu kota negara.(AIS/Tim Sigi SCTV)