Abdullah Badawi Menentang Resolusi DK PBB

PM Malaysia Abdullah Badawi menilai kasus Myanmar belum saatnya dibahas di meja DK PBB karena belum mengganggu stabilitas keamanan Asia Tenggara. Karena itulah kasus ini tak dibahas di KTT ASEAN.

oleh Liputan6Diterbitkan 14 Januari 2007, 09:33 WIB
Liputan6.com, Cebu: Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi menentang resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap kasus Myanmar. Sebab menurut Badawi, situasi di Myanmar belum menjadi isu keamanan yang mempengaruhi kawasan Asia Tenggara. Karena itu persoalan ini belum saatnya dibahas di meja Dewan Keamanan PBB dan menjadi perhatian Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Cebu, Filipina, Sabtu (13/1).

Penentangan Badawi itu dilontarkan di sela-sela penandatanganan KTT ASEAN. Salah satu poin yang mendapat cukup banyak sorotan adalah kesepakatan penanggulangan terorisme di Asia Tenggara. Kesepakatan itu merupakan yang pertama bagi perkumpulan ini dan mencakup kesepakatan ekstradisi dan proses hukum bagi tersangka teroris.

Kesepakatan penanggulangan teror lahir dari maraknya ancaman terhadap keselamatan warga sipil, pembangunan dan lingkungan hidup serta keamanan regional maupun internasional. Di Asia Tenggara, ancaman teror datang dari kelompok Jamaah Islamiyah dan Abu Sayyaf yang diduga terkait jaringan Al-Qaidah. Kesepakatan ini sekaligus menjadi puncak pembahasan upaya penanggulangan terorisme sejak wacana ini bergulir pascatragedi 11 September di Amerika Serikat [].

Malam sebelum penandatanganan, segenap pemimpin ASEAN menghadiri jamuan makan malam yang diwarnai unjuk rasa. Koalisi Filipina untuk Kebebasan Myanmar berdemonstrasi dengan meniru acara jamuan. Dalam orasinya, mereka mengecam kegagalan ASEAN menghentikan pemerintahan junta militer Myanmar dan menegakkan demokrasi di negeri itu. Kelompok ini juga mendorong agar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih masalah ini.(YAN/Tim Liputan 6 SCTV)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya