Pekan silam, pemerintah Lebanon mengumumkan reformasi ekonomi untuk menggaet bantuan dari luar negeri. Namun reformasi yang menyertakan peningkatan pajak dan upaya privatisasi itu ditolak serikat buruh karena dinilai merugikan. Kelompok oposisi Lebanon yang dimotori Hizbullah mengatakan akan terus menggalang unjuk rasa hingga Fuad Siniora menyetujui tuntutan untuk membentuk pemerintahan nasional bersatu atau menggelar pemilihan umum lebih awal.
Aksi yang telah berlangsung selama 40 hari ini menunjukkan peningkatan kampanye anti-Perdana Menteri Lebanon Fuad Siniora. Sebagian pengunjuk rasa bahkan berkemah di depan Kantor Perdana Menteri sejak 1 Desember silam. Meski demikian, Siniora yang didukung Amerika Serikat dan Arab Saudi menolak tuntutan para pengunjuk rasa [baca: Dukungan Internasional untuk Pemerintahan Siniora Mengalir].(TOZ)
Advertisement