Liputan6.com, Sidoarjo: Rencana pemerintah membuang lumpur panas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, ke Laut Jawa menimbulkan dua kubu nelayan di Desa Kalirejo, Pasuruan, Jatim. Sebagian nelayan setuju semburan lumpur dialirkan ke Laut Jawa. Namun, nelayan lain menolak karena lumpur dikhawatirkan mencemari laut dan mematikan ikan-ikan yang menjadi penghidupan utama para nelayan yang lokasi perkampungannya bersebelahan langsung dengan wilayah Sidoarjo.
Di tengah pro dan kontra rencana pembuangan lumpur Lapindo ke laut, nelayan cuma bisa berharap semoga kebijakan ini tidak menimbulkan gesekan antarwarga di pesisir pantai. Saat ditemui SCTV, Rabu (27/9), para nelayan yang berada tak jauh dari muara pembuangan lumpur menyatakan setuju sebagai solidaritas terhadap penderitaan sesama nelayan dari Desa Kalirejo, Pasuruan. Jika lumpur tidak dialirkan akan lebih berbahaya lagi []. Mereka menganggap penolakan atas rencana pemerintah justru makin menyengsarakan warga Sidoarjo.
Namun, tidak semua warga desa nelayan berpendapat serupa. Sutiah termasuk yang menentang rencana pembuangan lumpur Lapindo ke laut. Sebab, dia khawatir rencana ini akan mengurangi pendapatan suaminya sebagai nelayan. Lumpur itu cuma akan merusak habitat laut dan membunuh ikan-ikan.
Sementara itu, ketinggian lumpur di Jalan Tol Porong-Gempol Kilometer 37-38 masih setinggi lutut orang dewasa. Petugas terus membenahi tanggul, terutama di dekat lokasi semburan lumpur. Dengan kondisi ini, Jalur Tol Porong-Gempol untuk sementara ditutup total sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan.
Penanganan lumpur Lapindo yang tak kunjung berujung juga memicu unjuk rasa dari berbagai kelompok masyarakat. Greenpeace Asia Tenggara memprotes pemerintah dengan menumpahkan lumpur Lapindo di depan pintu gerbang ke Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie di Jakarta.
Para aktvis lingkungan ini juga membawa spanduk yang isinya menuntut Aburizal Bakrie selaku pemilik PT Lapindo Brantas segera menghentikan semburan lumpur akibat kesalahan pengeboran di Porong, Sidoarjo. Lembaga swadaya masyarakat internasional ini meminta keluarga Bakrie bertanggung jawab atas nasib warga yang terpaksa mengungsi dari rumah. Menurut mereka, masalah ribuan warga yang menyelamatkan diri dari semburan lumpur lebih mendesak dibanding persoalan lingkungan yang terjadi akibat luberan lumpur.
Di Bandung, Jawa Barat, sejumlah mahasiswa menggelar teatrikal yang menggambarkan penderitaan warga korban lumpur panas. Mahasiswa meminta kasus luberan lumpur Lapindo yang sudah berlangsung empat bulan itu harus segera diselesaikan. Demonstran menuntut pemerintah melindungi warga sejumlah desa di Porong yang menjadi korban luberan lumpur dengan meminta Lapindo memberi kompensasi yang layak.(TNA/Tim Liputan 6 SCTV)
Di tengah pro dan kontra rencana pembuangan lumpur Lapindo ke laut, nelayan cuma bisa berharap semoga kebijakan ini tidak menimbulkan gesekan antarwarga di pesisir pantai. Saat ditemui SCTV, Rabu (27/9), para nelayan yang berada tak jauh dari muara pembuangan lumpur menyatakan setuju sebagai solidaritas terhadap penderitaan sesama nelayan dari Desa Kalirejo, Pasuruan. Jika lumpur tidak dialirkan akan lebih berbahaya lagi []. Mereka menganggap penolakan atas rencana pemerintah justru makin menyengsarakan warga Sidoarjo.
Namun, tidak semua warga desa nelayan berpendapat serupa. Sutiah termasuk yang menentang rencana pembuangan lumpur Lapindo ke laut. Sebab, dia khawatir rencana ini akan mengurangi pendapatan suaminya sebagai nelayan. Lumpur itu cuma akan merusak habitat laut dan membunuh ikan-ikan.
Sementara itu, ketinggian lumpur di Jalan Tol Porong-Gempol Kilometer 37-38 masih setinggi lutut orang dewasa. Petugas terus membenahi tanggul, terutama di dekat lokasi semburan lumpur. Dengan kondisi ini, Jalur Tol Porong-Gempol untuk sementara ditutup total sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan.
Penanganan lumpur Lapindo yang tak kunjung berujung juga memicu unjuk rasa dari berbagai kelompok masyarakat. Greenpeace Asia Tenggara memprotes pemerintah dengan menumpahkan lumpur Lapindo di depan pintu gerbang ke Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie di Jakarta.
Para aktvis lingkungan ini juga membawa spanduk yang isinya menuntut Aburizal Bakrie selaku pemilik PT Lapindo Brantas segera menghentikan semburan lumpur akibat kesalahan pengeboran di Porong, Sidoarjo. Lembaga swadaya masyarakat internasional ini meminta keluarga Bakrie bertanggung jawab atas nasib warga yang terpaksa mengungsi dari rumah. Menurut mereka, masalah ribuan warga yang menyelamatkan diri dari semburan lumpur lebih mendesak dibanding persoalan lingkungan yang terjadi akibat luberan lumpur.
Di Bandung, Jawa Barat, sejumlah mahasiswa menggelar teatrikal yang menggambarkan penderitaan warga korban lumpur panas. Mahasiswa meminta kasus luberan lumpur Lapindo yang sudah berlangsung empat bulan itu harus segera diselesaikan. Demonstran menuntut pemerintah melindungi warga sejumlah desa di Porong yang menjadi korban luberan lumpur dengan meminta Lapindo memberi kompensasi yang layak.(TNA/Tim Liputan 6 SCTV)