Pemerintah Membantah Lamban Menangani Luapan Lumpur

Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah membantah lamban dalam menangani luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Buktinya hingga saat ini pemerintah terus mengawasi secara ketat penanganan semburan lumpur panas, termasuk proses ganti rugi kepada warga sekitar yang diungsikan. PT Lapindo bahkan diminta tidak membuang luapan lumpur ke Selat Madura untuk mengurangi genangan. Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Senin (3/7).

Namun pada kenyataannya semburan lumpur yang telah berlangsung satu bulan lebih itu masih belum diatasi. Snubbing unit atau alat untuk menghentikan semburan masih belum dapat dioperasikan. Bila hal ini terus berlangsung, dikhawatirkan luberan lumpur makin luas [baca: Relief Well Mulai Dipasang].

Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki kasus luapan lumpur panas. Namun belum menetapkan satu pun tersangka dalam kasus ini. Padahal sebelumnya pihak kontraktor pengeboran telah mengakui terjadi kelalaian sehingga menyebabkan semburan lumpur panas yang tidak terkendali.

Di Sidoarjo, pemerintah kabupatan setempat kembali membangun 44 petak dan sekitar 80 barak untuk mengantisipasi jumlah pengungsi yang terus bertambah. Lokasi pengungsian dipusatkan di Pasar Baru Porong.

Saat ini jumlah pengungsi mencapai 1.591 kepala keluarga atau sekitar 6.400 jiwa. Hanya saja, Wardiono, seorang pengungsi mengaku lokasi penampungan sangat sempit. Setiap tenda diisi tiga kepala keluarga.(DNP/Tim Liputan 6 SCTV)