Liputan6.com, Jakarta: Sikap abstain Fraksi TNI/Kepolisian RI dalam Sidang Paripurna DPR, April silam, dinilai cukup tepat. Pasalnya, konsistensi yang dipegang untuk mengikuti dinamika dan perkembangan yang ada, adalah bukti tak mendahulukan kepentingan pribadi maupun kelompok. Penilaian ini dikemukakan mantan Wakil Presiden Jenderal Purnawirawan TNI Try Sutrisno saat ditemui di sela peringatan hari Ulang Tahun Persatuan Bulu Tangkis Indonesia Ke-50 di Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (5/5) siang.
Sebelumnya, mantan Panglima Daerah Militer Jaya ini memang enggan mengomentari krisis politik di Tanah Air, belakangan ini. Namun, sesepuh organisasi olah raga bulu tangkis Indonesia itu kerap bereaksi saat disinggung sikap abstain F-TNI/Polri di dalam Sidang Paripurna DPR, beberapa waktu silam [baca: Budi Harsono: Fraksi TNI/Polri Abstain]. Jadi, Try mengungkapkan, ia tak sependapat bila F-TNI/Polri dinilai tak konsisten. Sebab, sikap tersebut mencerminkan tujuan TNI yang mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih besar.
Sementara itu, sikap abstain F-TNI/Polri sempat mengundang berbagai komentar. Pasalnya, fraksi ini sebelumnya telah menyetujui dikeluarkannya Memorandum Pertama. Namun, menurut Ketua F-TNI/Polri Polri Mayor Jenderal TNI Budi Harsono, Memorandum tak lagi menjadi peringatan buat Presiden yang dinilai melanggar sumpah jabatan dan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sebab kali ini, sudah menjurus ke konflik kepentingan. Namun sebelum dikeluarkannya Memorandum II, F-TNI/Polri sempat mengupayakan dialog [baca: Fraksi TNI/Polri Masih Mengupayakan Dialog] sebagai jalan keluar dari tanggapan jawaban Gus Dur atas Memorandum I DPR.(ORS/Dwi Guntoro)
Sebelumnya, mantan Panglima Daerah Militer Jaya ini memang enggan mengomentari krisis politik di Tanah Air, belakangan ini. Namun, sesepuh organisasi olah raga bulu tangkis Indonesia itu kerap bereaksi saat disinggung sikap abstain F-TNI/Polri di dalam Sidang Paripurna DPR, beberapa waktu silam [baca: Budi Harsono: Fraksi TNI/Polri Abstain]. Jadi, Try mengungkapkan, ia tak sependapat bila F-TNI/Polri dinilai tak konsisten. Sebab, sikap tersebut mencerminkan tujuan TNI yang mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih besar.
Sementara itu, sikap abstain F-TNI/Polri sempat mengundang berbagai komentar. Pasalnya, fraksi ini sebelumnya telah menyetujui dikeluarkannya Memorandum Pertama. Namun, menurut Ketua F-TNI/Polri Polri Mayor Jenderal TNI Budi Harsono, Memorandum tak lagi menjadi peringatan buat Presiden yang dinilai melanggar sumpah jabatan dan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sebab kali ini, sudah menjurus ke konflik kepentingan. Namun sebelum dikeluarkannya Memorandum II, F-TNI/Polri sempat mengupayakan dialog [baca: Fraksi TNI/Polri Masih Mengupayakan Dialog] sebagai jalan keluar dari tanggapan jawaban Gus Dur atas Memorandum I DPR.(ORS/Dwi Guntoro)