Presiden hanya mengumumkan pergantian jabatan menteri, baik rotasi ke posisi lain maupun mengangkat menteri baru. "Kalau tidak saya sampaikan di sini berarti tidak ada perubahan," kata Presiden di Yogyakarta, Senin (5/12) sekitar pukul 21.00 WIB.
Menteri baru yang diumumkan adalah, Boediono sebagai Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Aburizal Bakrie. Sedangkan Aburizal digeser menjadi Menko Kesejahteraan Rakyat. Posisi Fahmi Idris bertukar menjadi Menteri Perindustrian. Sedangkan jabatan lamanya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi diisi oleh Erman Suparno.
Advertisement
Ketua Komisi XI DPR Paskah Suzetta menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Sedangkan Sri Mulyani dipercaya sebagai Menteri Keuangan. Formasi baru kabinet ini diharpakan dapat bekerja lebih efektif, memiliki kerja sama dan berkoordinasi lebih baik sehingga hasilnya lebih baik.
Di antara nama-nama yang diumumkan Presiden, Erman Suparno cenderung tidak terekspos. Erman adalah anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Saat ini dia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR.
Sedangkan soal Alwi Shihab, menurut Presiden, Menko Kesra itu menyatakan kesediaan untuk menjadi penasihat dan utusan khusus kerja sama dengan negara Timur Tengah, termasuk dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam tugas baru itu, Alwi juga akan berhubungan dengan Bank Pembangunan Islam untuk kerja sama di bidang ekonomi.
Dalam konferensi pers kali ini, Presiden tampil dengan suara yang lantang dan meledak-ledak. Berkali-kali Presiden menegaskan sekaligus meluruskan pemberitaan yang beredar di masyarakat soal reshuffle kabinet. "Nampaknya banyak terjadi manipulasi terhadap apa yang saya lakukan sehingga kalau tidak saya jelaskan akan membingungkan masyarakat," ujar Yudhoyono.
Presiden melihat ada pihak yang tidak mengetahui persis fakta, data, dan latar belakang perombakan kabinter terbatas dan memberikan pernyataan maupun analisis yang sama sekali tidak berdasar. Dia berharap di zaman demokrasi ini pihak yang tidak memiliki data, fakta, dan argumentasi tidak mudah berkomentar seolah-olah berangkat dari data yang benar.
Proses kocok ulang menteri sudah dilakukan sejak tahun silam. Tepatnya setelah Presiden dibantu Wapres mengevaluasi kabinet secara menyeluruh kinerja tim, seperti tim ekonomi, pencapaian masing-masing menteri. Evaluasi itu juga dilakukan dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk publik.
Dia mengatakan, evaluasi kinerja kabinet sudah selesai 15 November. Namun, dia belum bisa mengumumkan pergantian jajaran pembantunya karena masih harus menghadiri pertemuan APEC di Seoul, Korea Selatan. Selanjutnya, proses itu dilanjutkan dengan memberi tahu sejumlah menteri yang kinerjanya tidak memenuhi harapan termasuk koreksi untuk perbaikan.
Sedangkan penetapan pos yang perlu penyegaran atau pergantian serta pencarian nama-nama menteri selesai pada 1 Desember. Para menteri yang diangkat sudah dicek soal masalah hukum di pihak berwenang seperti kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena itulah ketika ditanya wartawan soal kepastian perombakan kabinet, Yudhoyono mengatakan akan dilaksanakan dalam waktu beberapa hari lagi. Hal ini diungkapkan untuk membantah berbagai spekulasi bahwa pergantian menteri yang cenderung makan waktu ini terjadi karena Presiden bimbang. "Saya tidak pernah ragu-ragu dan saya punya konsep," ujar pensiunan jenderal ini.
Pada kesempatan ini, Presiden juga menegaskan dia tidak berada dalam tekanan apa pun dalam bongkar pasang kabinetnya. Baik, tekanan dari parpol, orang per orang, dan lembaga internasional seperti Badan Moneter Internasional (IMF). "Saya katakan tidak ada tekanan apa pun," kata dia dengan nada tinggi. "Hati-hati jangan bermain-main dengan statement yang membahayakan rakyat," Yudhoyono menambahkan.(TNA/Tim Liputan 6 SCTV)