Liputan6.com, Manado: Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Donald Rumokoy mengaku menerima sejumlah dana dari Brigadir Jenderal Polisi Wenny Warouw, salah satu calon gubernur Sulut. Pengakuan ini disampaikan Donald di Manado, Sulut, baru-baru ini, menyusul adanya isu suap yang dilakukan salah satu kandidat gubernur.
Menurut Donald, dana yang diterima hanya berkisar Rp 15 juta untuk pengganti cetak dokumen sosialisasi pemilihan kepala daerah seperti yang diinginkan pasangan Wenny Warouw dan Marhanny Pua. Sebelumnya, KPU Sulut memang telah mencetak dokumen sosialisasi pilkada sebanyak 15 ribu lembar. Namun, pasangan Wenny-Marhanny protes karena foto mereka yang terpampang tak sesuai dengan keinginan mereka.
Panitia Pengawas Pilkada Sulut menilai KPU telah melanggar aturan dalam kasus ini. Menurut Ketua Panwas Pilkada Sulut Philip Paulus Pantow, KPU tak diperkenankan menerima dana dari calon peserta pilkada dengan alasan apa pun. Karena itu, kasus ini akan dibawa ke pihak kepolisian untuk diusut.
Sementara itu ribuan pendukung Aji Sofyan Alex dan M. Ikhram, calon bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memadati Stadion Rondong Demang. Massa yang berasal dari Tenggarong ini hadir mengikuti kampanye terakhir pasangan yang diusung Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera. Di hadapan sekitar 15 ribu orang, Sofyan dan Ikhram mengajak pendukungnya untuk melakukan pembaruan di segala bidang termasuk dalam pemilihan bupati mendatang.
Di lain tempat, Panwas Pilkada Poso, Sulawesi Tengah, menyita puluhan kalender dan stiker calon bupati dan wakil bupati Poso yang telah dibagikan ke rumah-rumah penduduk. Tindakan ini dilakukan karena belum memasuki masa kampanye. Penyitaan berlangsung lancar karena warga dengan sukarela menyerahkan kalender dan membiarkan petugas melepas stiker-stiker yang menempel di rumah mereka.
Menurut Ketua Panwas Pilkada Poso Alham, inspeksi mendadak ini dilancarkan menyusul adanya laporan pemasangan atribut kampanye calon bupati di sejumlah tempat sebelum masa kampanye dimulai. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti dengan meninjau lokasi yang dimaksud. Ia berjanji akan terus melakukan sidak di seluruh wilayah yang masih memasang atribut pilkada.(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)
Menurut Donald, dana yang diterima hanya berkisar Rp 15 juta untuk pengganti cetak dokumen sosialisasi pemilihan kepala daerah seperti yang diinginkan pasangan Wenny Warouw dan Marhanny Pua. Sebelumnya, KPU Sulut memang telah mencetak dokumen sosialisasi pilkada sebanyak 15 ribu lembar. Namun, pasangan Wenny-Marhanny protes karena foto mereka yang terpampang tak sesuai dengan keinginan mereka.
Panitia Pengawas Pilkada Sulut menilai KPU telah melanggar aturan dalam kasus ini. Menurut Ketua Panwas Pilkada Sulut Philip Paulus Pantow, KPU tak diperkenankan menerima dana dari calon peserta pilkada dengan alasan apa pun. Karena itu, kasus ini akan dibawa ke pihak kepolisian untuk diusut.
Sementara itu ribuan pendukung Aji Sofyan Alex dan M. Ikhram, calon bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memadati Stadion Rondong Demang. Massa yang berasal dari Tenggarong ini hadir mengikuti kampanye terakhir pasangan yang diusung Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera. Di hadapan sekitar 15 ribu orang, Sofyan dan Ikhram mengajak pendukungnya untuk melakukan pembaruan di segala bidang termasuk dalam pemilihan bupati mendatang.
Di lain tempat, Panwas Pilkada Poso, Sulawesi Tengah, menyita puluhan kalender dan stiker calon bupati dan wakil bupati Poso yang telah dibagikan ke rumah-rumah penduduk. Tindakan ini dilakukan karena belum memasuki masa kampanye. Penyitaan berlangsung lancar karena warga dengan sukarela menyerahkan kalender dan membiarkan petugas melepas stiker-stiker yang menempel di rumah mereka.
Menurut Ketua Panwas Pilkada Poso Alham, inspeksi mendadak ini dilancarkan menyusul adanya laporan pemasangan atribut kampanye calon bupati di sejumlah tempat sebelum masa kampanye dimulai. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti dengan meninjau lokasi yang dimaksud. Ia berjanji akan terus melakukan sidak di seluruh wilayah yang masih memasang atribut pilkada.(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)