Liputan6.com, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menegaskan, TNI tak akan mengurangi jumlah pasukan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, meski status daerah ini telah berubah. Sebab, penurunan status dari Darurat Sipil ke Tertib Sipil adalah kewenangan pemerintah dan tidak terkait upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Demikian dikemukakan Endriartono seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (19/5).
Endriartono menambahkan, pasukan TNI tetap dipertahankan di Serambi Mekah lantaran gangguan dari Gerakan Aceh Merdeka masih terus berlangsung. Terakhir, pasukan TNI dan GAM kontak senjata di Kabupaten Bireun, Rabu silam. Insiden yang melukai dua tentara dan menewaskan dua anggota GAM itu terjadi sehari sebelum penerapan status Tertib Sipil [baca: Menjelang Tertib Sipil, TNI-GAM Bentrok].
Ketika mengumumkan perubahan status di Aceh, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S. mengatakan, kebijakan ini memang sengaja tak diikuti pengurangan jumlah pasukan TNI. Soalnya, pemerintah masih memperhitungkan kekuatan GAM yang saat ini masih beroperasi di Tanah Rencong [baca: Status Aceh Menjadi Tertib Sipil].(ORS/Dewvina Oktora dan Satya Pandia)
Endriartono menambahkan, pasukan TNI tetap dipertahankan di Serambi Mekah lantaran gangguan dari Gerakan Aceh Merdeka masih terus berlangsung. Terakhir, pasukan TNI dan GAM kontak senjata di Kabupaten Bireun, Rabu silam. Insiden yang melukai dua tentara dan menewaskan dua anggota GAM itu terjadi sehari sebelum penerapan status Tertib Sipil [baca: Menjelang Tertib Sipil, TNI-GAM Bentrok].
Ketika mengumumkan perubahan status di Aceh, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S. mengatakan, kebijakan ini memang sengaja tak diikuti pengurangan jumlah pasukan TNI. Soalnya, pemerintah masih memperhitungkan kekuatan GAM yang saat ini masih beroperasi di Tanah Rencong [baca: Status Aceh Menjadi Tertib Sipil].(ORS/Dewvina Oktora dan Satya Pandia)