Sukses

JK: Kalau Tidak Ada Apa-Apa, Tidak Usah Takut Hak Angket

JK berpesan agar kepada pihak tergugat jika tidak merasa bersalah tidak perlu khawatir terhadap hak angket yang diajukan DPR.

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 merupakan hal baik untuk kedua belah pihak, dalam hal ini penggugat dan tergugat. 

Menurut JK, dengan adanya hak angket dapat menjadi moment bagi pihak tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap kecurigaan kecurangan pemilu baru-baru ini. Ada pun dari sisi penggugat dapat menghilangkan kecurigaan yang selama ini muncul.

“Tentunya hak angket itu baik bagi kedua belah pihak, karena sekarang banyak isu karena sekarang ini banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket kalau memang tidak ada soal, itu bagus sehingga menghilangkan kecurigaan”, ujar JK dalam keterangannya, Sabtu (24/2/2024).

JK berpesan agar kepada pihak tergugat jika tidak merasa bersalah tidak perlu khawatir terhadap hak angket yang diajukan DPR.  Namun demikian JK juga mengungkapkan apabila pihak tergugat merasa khawatir itu bisa menjadi indikasi adanya kecurangan pada pemilu 2024 terutama pilpres.

“Jalani saja tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa bisa jadi klarifikasi kecuali ada apa-apa tentu takut jadinya”, tandas JK.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Surya Paloh Bakal Temui Megawati, Tindaklanjuti Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu

Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh, berencana bakal menemui Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Meski tidak membeberkan jadwal pertemuan secara rinci, Paloh bakal menyesuaikan dengan kesiapan Megawati.

"Saya pikir mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Mudah-mudahan. Barangkali apakah Mbak Mega sudah barangkali mempunyai waktu, pikiran, kondisi yang tepat, itu terserah Mbak Mega aja," kata Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Paloh mengatakan, pertemuan bersama Megawati tidak menutup kemungkinan bakal turut membahas tindak lanjut wacana hak angket DPR RI untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.

Sebab, kata dia, wacana hak angket kecurangan Pemilu 2024 ini pertama kali diusulkan oleh calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo. PDIP, kata dia sebagai parpol pengusung Ganjar tidak bisa sendiri untuk maju ke parlemen memperjuangkan hak angket.

"Jangankan Mas Ganjar yang calon presiden, kamu sebagai reporter sebagai jurnalis menggagas itu hak konstitusional yang ada di negeri kita ini. The idea itu yang paling penting bagi kita," kata dia.

"Kemudian itu masuk enggak dalam common sense kita, saya pikir hak hak konstutisional itu jalan yang mau kita tempuh. Sayang sekali kalau itu diabaikan. Sayang 1000 kali sayang," sambungnya.

3 dari 4 halaman

Partai Solid

Diketahui, partai politik (parpol) Koalisi Perubahan yakni NasDem, PKS, dan PKB sepakat dengan calon presiden atau capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo terkait hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim usai rapat rutin tiga sekjen parpol koalisi perubahan yang dihadiri Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi serta Sekjen PKB Hasanuddin Wahid di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

"Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang disampaikan Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi posisi kami data sudah siap hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya," kata Hermawi.

 

4 dari 4 halaman

Ingin Kebenaran

Lebih lanjut, Hermawi juga berharap PPP juga akan ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu. Menurutnya, langkah mendukung usulan hak angket untuk menegakkan Pemilu yang benar dan jujur.

"Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia," jelas dia.

Meski begitu, Hermawi menyatakan NasDem, PKS, dan PKB bakal menunggu sikap dari PDIP sebagai partai politik pengusung Ganjar Pranowo terlebih dahulu. Hak angket, kata dia bakal digunakan usai diajukan PDIP secara resmi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini