Liputan6.com, Jakarta: Menyikapi kepastian Indonesia memperoleh moratorium atau penundaan pembayaran utang oleh Paris Club, Menteri Keuangan Jusuf Anwar menghargai keputusan tersebut. Saat ini, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil evaluasi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia soal kemampuan Indonesia membayar utang. Termasuk penghitungan biaya rekonstruksi di Nanggroe Aceh Darussalam pascabencana. "Karena kita (pemerintah Indonesia) menghendaki treatment kepada Indonesia dalam kondisi normal," kata Anwar di Jakarta, baru-baru ini.
Meski menghargai, Anwar mengatakan, persetujuan terhadap moratorium tetap mempertimbangkan asas kehati-hatian. Jika pada akhirnya harus masuk lagi ke program IMF dan dikenakan asas komparatif dengan sektor swasta, Indonesia dengan tegas menolak. Sama halnya dengan yang dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie, Kamis kemarin [baca: Moratorium Belum Disikapi Indonesia].
Bila dihitung-hitung, moratorium utang selama tiga bulan periode Januari hingga Maret 2005 tercatat sebesar US$ 350 juta. Jika berada di atas enam bulan, total penundaan bunga dan pokok utang senilai US$ 1,2 miliar untuk 2005.(AIS/Susanti Jo dan Agus Setiawan)
Meski menghargai, Anwar mengatakan, persetujuan terhadap moratorium tetap mempertimbangkan asas kehati-hatian. Jika pada akhirnya harus masuk lagi ke program IMF dan dikenakan asas komparatif dengan sektor swasta, Indonesia dengan tegas menolak. Sama halnya dengan yang dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie, Kamis kemarin [baca: Moratorium Belum Disikapi Indonesia].
Bila dihitung-hitung, moratorium utang selama tiga bulan periode Januari hingga Maret 2005 tercatat sebesar US$ 350 juta. Jika berada di atas enam bulan, total penundaan bunga dan pokok utang senilai US$ 1,2 miliar untuk 2005.(AIS/Susanti Jo dan Agus Setiawan)