Pekerja di Depok Meminta UMP Disesuaikan

Sejumlah pekerja di Depok sepakat menolak UMK Depok sebesar Rp 681.805. Mereka ingin upah minimum disamakan dengan Jakarta sebesar Rp 711.843. Forum juga minta SK Gubernur Jabar Nomor 561 tidak diberlakukan.

oleh Liputan6Diterbitkan 07 Desember 2004, 07:43 WIB
Liputan6.com, Depok: Ratusan pekerja yang tergabung dalam Forum Peduli Upah Depok mendatangi DPRD dan Kantor Walikota Depok, Jawa Barat, baru-baru ini. Forum yang berasal dari Serikat Pekerja Metal Indonesia, Serikat Pekerja Kimia, dan Serikat Pekerja Nasional Se-Kota Depok berkumpul di halaman Kantor DPRD Depok untuk menolak penetapan upah minimum Kota Depok (UMK) 2005 sebesar Rp 681.805. Mereka meminta upah minimum di Depok disamakan dengan UMP yang berlaku di Jakarta: Rp 711.843.

Para pekerja menilai, pemerintah Kota Depok tidak pernah berpihak kepada pekerja. Standar upah yang digunakan pun bukan didasari atas pola hidup layak sebagai manusia. Selain itu, mereka juga menuntut Walikota Depok Badrul Kamal mencabut Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561 yang menetapkan UMK Depok sebesar Rp 681.801.

Di tempat terpisah, ratusan buruh dari Serang, berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten. Mereka menuntut upah minimum seratus persen dari kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan sebesar Rp 690 ribu. Upah tersebut dinilai lebih rendah dari kebutuhan hidup minimum buruh [baca: Guru SLTPN 10 Kendari Mogok Mengajar].

Penolakan juga datang dari sejumlah buruh di Cilegon. Buruh di sana menilai upah Rp 713 ribu per bulan terlalu kecil untuk menutupi kebutuhan minimum mereka yang mencapai Rp 777 ribu. Pengunjuk rasa meminta Gubernur Banten Djoko Munandar menepati janji untuk mencabut surat edaran gubernur kepada bupati dan walikota se-Banten soal penetapan UMP dan kabupaten.(AIS/Fajar Ilham dan Daeng Tanto)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya