Liputan6.com, Jakarta - Antisipasi kepadatan kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, skema delaying system akan diterapkan mulai dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) para pemangku kepentingan penyeberangan, mulai dari Polri, PT ASDP Indonesia Ferry, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, KSOP, hingga pihak terkait lainnya. Rakor digelar untuk mengantisipasi lonjakan arus penyeberangan di lintasan Ketapang–Gilimanuk, Sabtu (21/11/2026).
Advertisement
Rakor dipimpin Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Polri, Komjen Pol Roycke Harry Langie. Turut hadir Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, Sekretaris Daerah Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo, serta General Manager ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto.
Roycke mengatakan, skema rekayasa lalu lintas di lintasan Ketapang–Gilimanuk akan mengadopsi pola yang diterapkan di lintasan Merak–Bakauheni. Skema tersebut mencakup delaying system dan penyekatan berlapis jauh sebelum kendaraan memasuki wilayah Banyuwangi.
Penyekatan dikhususkan bagi kendaraan angkutan barang golongan VII ke atas atau kendaraan bersumbu tiga. Roycke mengatakan, berdasarkan hasil rapat terakhir, kendaraan jenis tersebut dilarang melintas selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Karena itu, penyekatan akan mulai diberlakukan dari wilayah Probolinggo hingga Situbondo.
"Jangan dibiarkan kendaraan yang dilarang melintas lolos hingga ke Banyuwangi baru disekat, karena pasti memicu penumpukan. Pola di Merak akan kita terapkan, di mana polres-polres sepanjang jalur tol maupun arteri menyiapkan buffer zone di rest area untuk menahan kendaraan secara bertahap," ujar Roycke di Pelabuhan Ketapang, Minggu (22/11/2026)
Pengaturan Pergerakan Kendaraan
Roycke menjelaskan, pergerakan kendaraan dari lokasi penyangga menuju pelabuhan akan diatur secara bertahap berdasarkan kapasitas ruang tunggu pelabuhan (port time) dan kondisi bongkar muat.
Untuk mengintegrasikan seluruh pergerakan kendaraan di lapangan sekaligus mengantisipasi gangguan cuaca ekstrem, Polri bersama para pemangku kepentingan terkait akan membentuk pos taktis sebagai pusat kendali terpadu.
"Cuaca memang faktor alam yang tidak bisa dilawan, tetapi dampaknya bisa kita imbangi dengan kesiapan manajemen buffer zone dan koordinasi informasi yang terpadu," tambah Roycke.
General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut arahan Mabes Polri, sinkronisasi jadwal penyeberangan dan informasi kondisi cuaca di pelabuhan akan terhubung langsung dengan titik-titik penyangga di luar Banyuwangi.
"Jika informasi kepadatan atau cuaca buruk tersampaikan sejak di Probolinggo, masyarakat bisa teredukasi lebih awal sebelum terjebak di Banyuwangi," kata Media.