Liputan6.com, Jakarta - Hong Kong telah menerbitkan rancangan undang-undang (RUU) yang mewajibkan kustodian kripto, penasihat, dan penyedia layanan aset virtual lainnya untuk memiliki lisensi atau terdaftar secara resmi. Langkah ini memperluas pengawasan hingga mencakup entitas di luar platform perdagangan.
Mengutip Cointelegraph, Sabtu, (21/11/2026),pemerintah resmi merilis Rancangan Undang-Undang layanan aset virtual 2026 yang mengusulkan pengaturan terhadap empat jenis kegiatan yakni perdagangan, pemberian nasihat, pengelolaan, dan penyimpanan aset virtual. Perusahaan yang menjalankan kegiatan itu diwajibkan untuk memperoleh lisensi dan mendaftarkan diri kepada Securities and Futures Commission (SFC).
Advertisement
Amandemen yang diusulkan terhadap Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance) ini akan mewajibkan para penyedia layanan untuk menjalani pemeriksaan kelayakan (fit-and-proper test) serta memenuhi ketentuan regulasi lainnya.
Bank dan pemegang lisensi fasilitas nilai tersimpan (stored-value facility) yang berada di bawah pengawasan Otoritas Moneter Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority) juga diwajibkan untuk mendaftar ke SFC jika ingin menawarkan layanan aset virtual.
Kepala Eksekutif SFC, Julia Leung, menyatakan usulan ini akan memperkuat perlindungan bagi investor sekaligus memberikan arah yang lebih jelas bagi inovasi yang bertanggung jawab. Rancangan undang-undang ini dijadwalkan untuk pembacaan pertama di Dewan Legislatif pada 2 Desember.
Pada Oktober, Hong Kong menyatakan akan memperkenalkan regulasi yang mencakup keempat kegiatan tersebut sebelum akhir tahun 2026, menyusul serangkaian konsultasi mengenai kerangka kerja yang diusulkan.
Picu Kekhawatiran
Perluasan regulasi ini memicu kekhawatiran terkait implementasinya. Pada Januari, Hong Kong Securities & Futures Professionals Association memperingatkan penerapan kewajiban lisensi tanpa adanya ketentuan transisi dapat memaksa bisnis yang sudah ada untuk menghentikan operasionalnya selama proses peninjauan permohonan berlangsung. Asosiasi tersebut mengusulkan adanya masa tenggang selama enam hingga 12 bulan.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.