Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon memberikan pengakuan terkait penyadapan ilegal yang tengah marak dan dalam penyidikan polisi. Ia mengaku turut disadap sejak 2021.
Pengakuan itu disampaikan Fadli Zon melalui akun media sosial X pribadinya pada Sabtu (21/11/2026). Ia mengatakan, sudah dua kali dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait kasus penyadapan ilegal.
Advertisement
"Beberapa hari lalu, saya dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik," tulis Fadli Zon dalam akun X-nya.
Fadli menerangkan penyadapan dilakukan terhadap nomor ponsel pribadinya tersebut termasuk yang paling lama. Ia mengaku sudah mengalami itu dari saat menempati posisi Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
"Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap. Saya disadap sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra," tutur Fadli Zon.
Perkara Penyadapan Ilegal
Diketahui, perkara penyadapan ilegal saat ini tengah ditangani oleh Bareskrim Polri. Penyidik hingga kini telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Keempat tersangka tersebut meliputi mantan Kapolri yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, Widyaiswara Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Bagian Pemantauan Bareskrim Slamet Uliandi.
Di sisi lain, proses penegakan kode etik di internal Mabes Polri juga terus bergulir. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Mabes Polri telah menjadwalkan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan.
Menurut Trunoyudo, pelaksanaan sidang etik tersebut akan berpedoman pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, khususnya Pasal 42.
Ia juga menegaskan, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri masih terus melakukan pendalaman secara berkesinambungan terkait dugaan keterlibatan pihak berinisial TK, yang namanya sempat mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI.
Selain penyadapan ilegal, Bareskrim Polri juga mengembangkan perkara dan menemukan terdapat dugaan makar. Penyidik telah memeriksa sedikitnya 38 orang saksi serta meminta keterangan dari sejumlah ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara untuk menguatkan konstruksi perkara.