Eisenkot Buka Suara soal Kapan Pemerintahan Baru Israel Terbentuk

Gadi Eisenkot menegaskan batas waktu pembentukan pemerintahan Israel dan memperingatkan agar tidak menunda proses negosiasi.

oleh Septian DenyDiterbitkan 21 November 2026, 13:00 WIB
Gadi Eisenkot di Tel Aviv, Israel, Rabu 28 Oktober 2026. (AP Photo/Ariel Schalit)

Liputan6.com, Tel Aviv - Gadi Eisenkot, tokoh yang mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan Israel berikutnya, pada Jumat (20/11/2026) menegaskan tidak ingin proses perundingan koalisi berlangsung berlarut-larut.

Dikutip dari Channel News Asia, pernyataan tersebut disampaikan di tengah perbedaan pandangan di dalam blok politik luas yang dipimpinnya mengenai arah pembentukan pemerintahan baru.

Mantan kepala militer Israel itu menghadapi perpecahan internal terkait sejumlah pilihan politik. Sebagian pihak mempertimbangkan untuk menjalin aliansi dengan partai-partai ultra-Ortodoks, sementara yang lain membuka kemungkinan bekerja sama dengan kelompok politik mayoritas Arab. Opsi lainnya adalah membentuk pemerintahan persatuan nasional bersama Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu.

Pernyataan Eisenkot tampaknya sekaligus menjadi peringatan bagi kelompoknya sendiri agar segera menentukan arah dan tidak membiarkan proses negosiasi berlarut-larut.

"Saya tidak berniat membiarkan proses ini berlarut-larut. Ketika waktunya tepat, saya akan mengajukan pemerintahan baru ke Knesset untuk mendapatkan persetujuan, sebuah pemerintahan yang baik dan akan saya pimpin," tulis Eisenkot melalui akun X miliknya saat menyinggung perundingan yang sedang berlangsung.

Eisenkot memiliki waktu hingga bulan depan untuk membentuk pemerintahan baru yang akan menggantikan Netanyahu. Tenggat tersebut muncul setelah pemilihan umum pada Oktober lalu gagal menghasilkan mayoritas yang jelas bagi kedua tokoh tersebut.

Meski membantah adanya upaya untuk memaksakan pembentukan koalisi, Eisenkot menekankan pentingnya bergerak cepat dalam menghadapi situasi politik yang semakin rumit.

"Kita berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Perdana menteri yang akan mengakhiri masa jabatannya bertindak dengan cara-cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya," ujarnya.

Ia juga menyoroti semakin bercampurnya kepentingan militer dan politik dalam pengambilan keputusan pemerintah.

"Prioritas militer telah terjerat dengan kepentingan politik, sementara jadwal operasi militer ikut bercampur dengan kalender politik," tambahnya.

 

Netanyahu Berpotensi Lancarkan Operasi Militer Baru

Penampakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota parlemen Gadi Eisenkot seusai upacara pelantikan anggota Knesset atau parlemen Israel di Yerusalem, Selasa (10/11/2026). (Dok. AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Di tengah situasi tersebut, sejumlah anggota oposisi Israel mencurigai Netanyahu berpotensi melancarkan operasi militer baru terhadap Iran. Mereka menduga langkah tersebut dapat digunakan untuk menggagalkan perundingan pembentukan pemerintahan baru sekaligus mempertahankan kekuasaannya.

Jika upaya membentuk pemerintahan dengan dukungan luas gagal, Eisenkot menyatakan siap mengajukan alternatif berupa pemerintahan darurat nasional minoritas untuk diputuskan melalui pemungutan suara di parlemen.

Menurutnya, seluruh anggota Knesset harus mengambil sikap dan bertanggung jawab atas keputusan politik yang akan menentukan masa depan pemerintahan Israel.

"Setiap anggota Knesset harus mengikuti hati nuraninya dan memutuskan apakah akan mengizinkan pemerintahan baru mulai berkuasa, atau justru bersedia menyeret Israel dan warganya ke pemilu sekali lagi, sementara Netanyahu tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara," kata Eisenkot.

Pernyataan tersebut menegaskan urgensi pembentukan pemerintahan baru di tengah kebuntuan politik Israel. Eisenkot kini menghadapi tantangan untuk menyatukan berbagai kelompok dengan kepentingan berbeda sebelum tenggat pembentukan pemerintahan berakhir.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya