Liputan6.com, Jakarta - Dugaan praktik perkawinan pesanan yang melibatkan empat warga negara asing (WNA) asal China di Kabupaten Pesawaran, Lampung, mengarah pada kemungkinan adanya jaringan perantara.
Keempat pria tersebut masih ditahan sementara di ruang detensi Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan eksploitasi perempuan Indonesia.
Advertisement
Empat WNA China itu masing-masing berinisial SD (39), DC (33), YH (37), dan ZH (32). Selain mereka, dua warga negara Indonesia (WNI) berinisial MS (21) dan STP (19) turut diperiksa dalam kasus tersebut.
Di tengah penyelidikan, muncul pula informasi mengenai seorang perempuan asal Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, yang diduga menjadi korban praktik serupa.
Perempuan itu disebut pernah dinikahi secara siri oleh pria asal China, kemudian dibawa ke luar negeri. Selama berada di negara tujuan, korban dikabarkan mengalami penyiksaan, paspornya ditahan, dan kesulitan kembali ke Indonesia.
Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Kasi Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, Washono, mengatakan keempat WNA tersebut masih berstatus deteni. Mereka belum dideportasi karena pemeriksaan bersama Polda Lampung masih berlangsung.
"Masih di kantor untuk dilakukan pemeriksaan, baik oleh Imigrasi maupun Polda Lampung. Kalau kita deportasi, sementara pemeriksaan Polda belum selesai, nanti bisa dianggap menghambat proses penyelidikan," kata Washono dikonfirmasi Liputan6.com, Jumat (20/11/2026).
Washono menjelaskan, Imigrasi telah beberapa kali berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk membahas perkembangan penanganan perkara.
Polisi juga telah memanggil dua perempuan WNI yang sebelumnya diperiksa Imigrasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Namun, keduanya belum memenuhi panggilan karena disebut sedang berada di Jakarta.
"Empat warga negara China ini juga kemungkinan akan diperiksa Polda sebagai saksi. Itu kewenangan kepolisian. Kalau kami di Imigrasi, fokus pada pengenaan tindakan administratif keimigrasian," ujarnya.
Washono memastikan jumlah WNA China yang saat ini ditangani Imigrasi masih empat orang. Adapun penambahan saksi maupun pemeriksaan pihak lain menjadi kewenangan penyidik Polda Lampung.
Modus Perempuan Dinikahi Siri
Washono mengungkapkan, keempat WNA China tersebut masuk ke Indonesia menggunakan Visa Kunjungan indeks C1. Namun, petugas menduga kedatangan mereka tidak semata-mata untuk melakukan kunjungan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, muncul kecurigaan bahwa mereka datang untuk mencari perempuan Indonesia yang kemudian dinikahi secara siri sebelum dibawa ke China.
Imigrasi menilai praktik tersebut berpotensi mengarah pada eksploitasi perempuan. Salah satu dugaan yang didalami adalah penahanan paspor setelah perempuan yang dinikahi dibawa ke negara tujuan.
"Kalau dari visanya, mereka menggunakan visa kunjungan. Tetapi, di balik kunjungan itu diduga ada modus atau motif mencari perempuan Indonesia untuk dinikahi siri, kemudian dibawa ke sana. Tujuannya kami duga bisa mengarah pada eksploitasi, termasuk penahanan paspor," ungkap Washono.
Menurut dia, kecurigaan tersebut muncul dari sejumlah petunjuk yang ditemukan selama pemeriksaan. Imigrasi juga tengah mendalami kemungkinan praktik serupa pernah terjadi sebelumnya.
Perempuan Pringsewu Diduga Disiksa, Paspor Ditahan
Kasus di Pesawaran turut menyoroti dugaan nasib seorang perempuan asal Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. Perempuan tersebut diduga lebih dahulu dibawa ke China setelah menjalani perkawinan siri dengan pria asal negara itu.
Washono membenarkan pihaknya telah menerima informasi mengenai kondisi perempuan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima, korban diduga mengalami penyiksaan, paspornya ditahan, dan kesulitan untuk pulang ke Indonesia.
"Informasinya, dia di sana disiksa, paspornya ditahan, dan sulit pulang. Ada dugaan penyiksaan," kata Washono.
Ia menjelaskan, pemulangan WNI yang mengalami persoalan di luar negeri bukan menjadi kewenangan langsung kantor imigrasi daerah. Penanganannya berada dalam koordinasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama instansi terkait, termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
"Untuk pemulangannya menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri bersama instansi terkait. Kalau dari sisi kami, UPT daerah tidak menangani teknis pemulangan tersebut," jelasnya.
Meski tidak menangani langsung proses pemulangan, Imigrasi menyatakan siap memberikan informasi dan keterangan apabila diperlukan dalam penanganan kasus tersebut.
Washono juga melihat adanya kemiripan antara dugaan modus yang dialami perempuan asal Pringsewu dengan praktik perkawinan pesanan yang sedang diselidiki di Pesawaran. Ia menyebut terdapat indikasi keterlibatan jaringan perantara, meski pihak-pihak yang terlibat masih perlu diperiksa lebih lanjut.
"Modusnya sama. Dia dinikahi, diberikan uang, kemudian dinikahi siri dan dibawa ke sana. Keterangannya juga mengarah pada dugaan sindikat atau jaringan. Termasuk siapa yang menjadi penyalur, itu masih perlu didalami melalui pemeriksaan," tegasnya.
Diduga Ada Transaksi hingga Rp 500 Juta
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung, Nur Raisha Pujiastuti, mengungkap adanya dugaan transaksi bernilai besar dalam praktik perkawinan pesanan tersebut.
Salah seorang WNI berinisial MS (21), yang diduga berperan sebagai perantara, mengaku menerima uang hingga Rp 500 juta dari seorang WNA China berinisial ZH (32). Pemberian tersebut disebut berlangsung selama periode April hingga Oktober 2026.
MS diketahui merupakan istri siri ZH. Ia diduga berperan mencari perempuan Indonesia untuk diperkenalkan kepada pria-pria asal China.
"Dia mengaku mendapatkan pemberian dari ZH sejak April sampai Oktober kemarin mencapai Rp500 juta. Tetapi, kami belum bisa membuktikannya karena masih berdasarkan keterangan yang bersangkutan," kata Nur Raisha.
Selain uang, petugas juga mendalami dugaan pemberian barang bernilai tinggi, seperti perhiasan dan sepeda motor, yang diduga berkaitan dengan kesepakatan perkawinan siri.
Dalam pemeriksaan awal, Imigrasi menemukan indikasi adanya penawaran perempuan Indonesia kepada pria asal China melalui perantara dengan imbalan tertentu.
Kasus tersebut melibatkan enam orang yang telah diperiksa pada 29-31 Oktober 2026. Mereka terdiri atas dua WNI, yakni MS (21) dan STP (19), serta empat WNA China berinisial SD (39), DC (33), YH (37), dan ZH (32).
Imigrasi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan perantara lain, termasuk seseorang berinisial SR.
Meski demikian, seluruh temuan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan. Imigrasi menegaskan belum dapat menyimpulkan telah terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Keempat WNA China tersebut masih berstatus deteni dan berpotensi dikenai tindakan administratif keimigrasian sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran perkawinan dengan warga negara asing yang disertai imbalan uang dalam jumlah besar. Terlebih jika perkenalan melibatkan perantara, perkawinan siri, serta janji keberangkatan ke luar negeri tanpa kejelasan perlindungan dan status hukum," tegas Nur Raisha.