Liputan6.com, Jakarta - Lucky Hakim menanggapi aksi demonstrasi di rumah Wakil Bupati Indramayu pada Kamis. Ia mengimbau warga menyampaikan aspirasi dengan mengikuti prosedur dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Dalam penjelasannya, Lucky menekankan bahwa Syaefudin saat ini masih berstatus tersangka, bukan terdakwa. Ia juga menguraikan bahwa mekanisme pemberhentian pejabat daerah memiliki tahapan administratif yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan berkaitan dengan perubahan status hukum menjadi terdakwa.
Advertisement
Status Hukum Syaefudin
Lucky Hakim menjelaskan perbedaan mendasar antara status tersangka dan terdakwa, seraya meminta publik memahami tahapannya. Ia menegaskan proses hukum yang tengah berlangsung perlu dihormati sesuai ketentuan.
Ia menambahkan, urusan pemberhentian sementara kepala daerah maupun wakil kepala daerah tidak bisa dilakukan serta-merta. Mekanismenya berada di Kemendagri dan terkait perubahan status hukum yang bersangkutan menjadi terdakwa, sebagaimana diatur perundang-undangan.
Soal Tunjangan dan Fasilitas Jabatan
Menjawab isu yang diangkat massa, Lucky juga menyinggung klaim mengenai tunjangan dan fasilitas pejabat daerah. Dalam aksi tersebut, demonstran menyoroti tunjangan perumahan yang disebut mencapai Rp40 juta per bulan, gaji dan tunjangan yang diklaim Rp60 juta, serta fasilitas lain senilai Rp100 juta.
Lucky menerangkan bahwa pemberian fasilitas dan tunjangan pejabat memiliki dasar aturan tersendiri, sehingga harus dilihat sesuai ketentuan yang berlaku. Ia turut menanggapi sorotan soal keterlibatan istri Syaefudin dalam sejumlah posisi; menurutnya, kewenangan terkait posisi di DPR berada pada partai politik, sementara jabatan yang melekat pada kedudukan suami di organisasi seperti PKK tunduk pada ketentuan jika suami tidak lagi menjabat.
Tuntutan Aksi dan Proses Berjalan
Aksi pada Kamis itu dipicu oleh penahanan Syaefudin oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Massa menuntut agar ia mundur dari jabatan dan menyuarakan kritik terkait fasilitas serta tunjangan pejabat.
Sejumlah persoalan lain juga diangkat, termasuk penilaian atas kondisi kesejahteraan masyarakat. Di tengah desakan tersebut, Lucky menekankan pentingnya mengikuti prosedur hukum dan aturan pemerintahan. Hingga kini, perkara yang menyeret Syaefudin masih diproses, status tersangka belum dapat disamakan dengan putusan bersalah, sehingga perkembangan kasus perlu menunggu tahapan hukum lebih lanjut.