Liputan6.com, Jakarta - Jumlah bank yang dilikuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2026 meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Hingga September 2026, tercatat sebanyak 15 bank ditutup, yang seluruhnya merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Angka ini melonjak tiga kali lipat dibandingkan catatan sepanjang 2025 yang hanya berjumlah lima bank.
Advertisement
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menegaskan, tumbangnya bank-bank tersebut tidak melulu disebabkan oleh tekanan makroekonomi. “Kegagalan bank tidak selalu berasal dari kondisi ekonomi,” ujarnya, di BEI, Kamis (19/11/2026).
Dari berbagai kasus yang ditangani, LPS menemukan pola akar masalah yang terus berulang. “Kelemahan tata kelola menjadi penyebab dominan,” ungkap Anggito.
Meski jumlah bank yang ditutup meningkat, ia menekankan bahwa fokus utama LPS bukanlah memperbanyak likuidasi, melainkan pencegahan. “Tujuan kita bukan memperbanyak likuidasi, melainkan mencegah kegagalan bank sedini mungkin,” tegasnya.
Percepat Klaim Nasabah dan Perkuat Sistem BPR
Untuk melindungi nasabah, LPS terus mempercepat proses pembayaran klaim agar nasabah yang memenuhi syarat segera menerima kembali simpanannya. Bersamaan dengan itu, LPS bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sistem deteksi dini dan kesiapan resolusi bank.
Anggito menambahkan, LPS juga mendorong konsolidasi perbankan, khususnya bagi BPR, BPRS, serta bank dengan modal inti terbatas. Dari sisi infrastruktur, LPS menyiapkan penguatan sistem teknologi inti perbankan (core banking) di BPR guna memperbaiki akurasi dan kualitas pelaporan data.
Kondisi Perbankan Nasional Tetap Sehat
Terlepas dari kasus likuidasi BPR/BPRS tersebut, Anggito memastikan kondisi industri perbankan nasional secara umum tetap sehat. Permodalan terjaga kuat, kualitas kredit membaik, dan likuiditas dinilai memadai, tercermin dari pertumbuhan kredit yang mencapai 13% per Oktober 2026.
Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan tercatat tumbuh sekitar 8%, sehingga memunculkan selisih pendanaan (funding gap). Namun, Anggito menepis anggapan bahwa hal tersebut menandakan pengetatan likuiditas. “Ini bukan karena ada masalah likuiditas, melainkan kondisi masing-masing bank yang memang berbeda,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Anggito berpesan agar seluruh pelaku industri terus menjaga integritas dan kepercayaan publik. “Kepercayaan masyarakat adalah modal utama sektor keuangan,” pungkasnya.