Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Juri dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia menegaskan, setiap pengeluaran negara harus memberikan nilai tambah dan dikelola secara akuntabel.
Advertisement
“Tidak boleh ada pemborosan, penyimpangan, maupun kebocoran anggaran. Setiap belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat,” kata Juri.
Menurut Juri, presiden telah menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efektif, efisien, tepat sasaran, serta berorientasi pada hasil.
Ia menilai, keberhasilan program pemerintah harus dilihat dari dampak yang dirasakan masyarakat, bukan hanya berdasarkan besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang terlaksana.
“Keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi terutama dari hasil dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai sasaran, Kementerian Sekretariat Negara turut dilibatkan dalam tata kelola APBN bersama Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini, dalam tata kelola APBN itu, Kementerian Keuangan bersama Bappenas di dalam implementasinya melibatkan Kementerian Sekretariat Negara. Semata-mata untuk mengawal bahwa APBN betul-betul tepat sasaran dan akuntabel,” jelasnya.
Data BPS
Dalam rapat yang membahas capaian program strategis Presiden dan kebijakan prioritas nasional 2026 tersebut, Juri juga memaparkan sejumlah indikator perekonomian Indonesia selama dua tahun pemerintahan Prabowo.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Juri menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 mencapai 5,47 persen secara tahunan. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Dalam 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif. BPS mencatat bahwa perekonomian Indonesia triwulan ketiga tahun 2026 tumbuh 5,47% secara tahunan, lebih tinggi dari 5,04% pada periode yang sama di tahun lalu,” ungkapnya.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 tercatat sebesar 4,75 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 8,07 persen, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 920.000 orang dibandingkan setahun sebelumnya.
Meski sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, Juri mengingatkan pemerintah agar terus meningkatkan kualitas pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Capaian tersebut tentu perlu terus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.