Polri Bicara Susunan Hakim Sidang Etik Listyo

Sidang etik Listyo akan dipimpin perwira tinggi (pati).

oleh Rifqy Alief AbiyyaDiterbitkan 18 November 2026, 09:23 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadiri rapat jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). (istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pekan depan. Eks Kapolri itu merupakan salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sidang etik Listyo akan dipimpin perwira tinggi (pati). Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri masih menyiapkan susunan majelis yang akan memimpin sidang tersebut.

"Untuk mekanisme pada sidang ya berikutnya. Rekan-rekan, tadi saat bersama Pak Menko Polkam, Pak Kadiv Humas sudah menyampaikan untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan," kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dikutip Rabu (18/11/2026).

Trunoyudo menjelaskan, mekanisme susunan majelis tertuang dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

"Tepatnya di Pasal 42 ya, Pasal 42 huruf c kalau tidak salah. Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan," ucap dia.

Adapun bunyi pasal tersebut yakni:

Pasal 42 (1)

Susunan organisasi KKEP terdiri atas:

a. Ketua;

b. Wakil ketua; dan

c. Anggota.

(2) Ketua dan wakil ketua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merangkap sebagai anggota KKEP.

(3) Keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat:

a. setingkat lebih tinggi

b. sama; atau

c. maksimal dua tingkat lebih rendah, dengan pangkat terduga pelanggar.

Apabila mengacu pada pasal tersebut, maka pati yang dapat memimpin jalannya sidang minimal berpangkat Irjen Pol dan paling tinggi setara Jenderal, baik menjadi ketua, wakil ketua, maupun anggota majelis.

Sebagai informasi, dua perwira tinggi sebagai terduga pelanggar dapat perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah dipecat secara tidak hormat atau PTDH yaitu Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Kedua juga mengajukan banding atas putusan tersebut.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya