Liputan6.com, Jakarta - Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar memastikan Sukamto Ayok (49), warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap pasukan Ukraina dan menjadi tawanan perang, bukan penduduk Blitar. Berdasarkan penelusuran sistem keimigrasian, pria tersebut tercatat sebagai warga Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Kasi Tikim) Kantor Imigrasi Blitar, Rini Sulistyowati, mengungkapkan bahwa jejak administrasi Sukamto memang sempat bersinggungan dengan Blitar, namun domisili terakhirnya berada di Jember.
Advertisement
"Setelah kami telusuri melalui sistem informasi keimigrasian, yang bersangkutan (SA) bukan warga Blitar, melainkan warga Jember," tegas Rini, Rabu (18/11/2026)
Dari catatan imigrasi, Sukamto diketahui pernah mengurus paspor di beberapa kantor imigrasi di Jawa Timur, mulai dari Kediri, Surabaya, Blitar, hingga terakhir di Jember. Data perlintasan juga mencatat dia terakhir kali bertolak ke luar negeri pada Juni 2026 dan belum pernah kembali ke Tanah Air hingga saat ini.
Kasus ini mencuat setelah Sukamto dikabarkan menjadi tawanan perang militer Ukraina. Pria paruh baya itu diduga menjadi korban penipuan kerja.
"Ia awalnya dijanjikan bekerja di sektor konstruksi di Rusia, namun setibanya di sana justru direkrut menjadi tentara dan diterjunkan ke medan perang," tambahnya
Merespons kejadian ini, Rini mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dan waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri. Calon pekerja diminta memastikan legalitas perusahaan penyalur serta menempuh jalur resmi guna menghindari risiko tindak pidana perdagangan orang maupun penempatan pekerja migran nonprosedural.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membenarkan adanya laporan WNI yang bergabung dengan militer Rusia. Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa KBRI Kiev telah mengajukan akses kekonsuleran kepada otoritas Ukraina untuk memverifikasi kondisi Sukamto secara langsung.
"Indonesia memandang serius isu ini. Kemlu terus berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mendalami kasusnya sekaligus memastikan perlindungan dan keselamatan WNI tersebut," ujar Yvonne di Jakarta.