Penampakan Irjen Eko Hadi Keluar Gedung Propam dengan Tangan Terikat

Majelis sidang etik menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Eko Hadi dari Polri.

oleh Rifqy Alief AbiyyaDiterbitkan 17 November 2026, 20:27 WIB
Majelis memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso sebagai anggota Polri. (Liputan6.com/Rifqy Alief Abiyya)

Liputan6.com, Jakarta - Irjen Eko Hadi Santoso keluar dari Gedung Divisi Propam Polri dengan mengenakan baju tahanan berwarna biru dan kedua tangan terikat kabel ties setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Eko keluar sekitar pukul 18.46 WIB setelah sidang yang berlangsung selama sembilan jam, sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Dalam sidang tersebut, majelis memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Eko sebagai anggota Polri.

 

 

Majelis memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso sebagai anggota Polri. (Liputan6.com/Rifqy Alief Abiyya)

Mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri itu tampak tertunduk lesu saat meninggalkan gedung. Ia tidak menyampaikan sepatah kata pun kepada awak media dan langsung diarahkan menuju mobil taktis (rantis) Brimob.

Sejumlah personel Brimob dan Provos mengawal Eko dari sisi kanan dan kiri. Mereka menggandengnya saat menggiring Eko masuk ke dalam kendaraan.

Dipecat Tidak Hormat

Majelis memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso sebagai anggota Polri. (Liputan6.com/Rifqy Alief Abiyya)

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH terhadap Eko.

“Sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.

Selain sanksi administratif, Eko juga dinyatakan melakukan perbuatan tercela.

“Terhadap terduga pelanggar EHS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.

Eko dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Kode Etik Profesi Polri, baik yang berkaitan dengan etika kelembagaan maupun etika kepribadian.

Sidang KKEP tersebut dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota. Adapun wakil ketua dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan, dengan tiga anggota lainnya, yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya