Liputan6.com, Jakarta - Nama Wuri Handayani mengingatkan pada semboyan pendidikan Tut Wuri Handayani yang diperkenalkan Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara. Semboyan yang bermakna memberi dorongan dari belakang itu seolah memiliki benang merah dengan perjalanan hidup Wuri Handayani yang kini banyak berkutat dengan dunia pendidikan tinggi.
Wuri saat ini aktif sebagai dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Wanita 53 tahun ini juga mengemban sebagai Ketua Unit Layanan Disabilitas (ULD) UGM. Melalui peran tersebut, ia berupaya memastikan mahasiswa penyandang disabilitas di UGM mendapatkan kesempatan yang setara untuk menempuh pendidikan tinggi hingga menyelesaikan studinya.
Advertisement
Perjuangan Wuri itu bukan datang dari ruang kosong. Perempuan asal Kediri, Jawa Timur ini pernah mengalami sendiri bagaimana lingkungan pendidikan dan dunia kerja belum memberikan ruang bagi penyandang disabilitas.
Bermula setelah sebuah kecelakaan mengubah perjalanan hidupnya. Wuri yang sebelumnya bukan penyandang disabilitas harus beradaptasi dengan kondisi fisik baru. Kecelakaan itu membuatnya mendapat penolakan dari pimpinan tempatnya menimba ilmu saat itu di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya.
"Diusir sama Pak Dekan, yang bilang, 'Nanti kamu kalo udah keluar rumah sakit Kamu pindah fakultas ya?" kenang Wuri akan masa kuliahnya itu.
Tak cuma itu, ia menghadapi berbagai hambatan. Ia masih ingat komentar yang meragukan kemampuannya untuk menyelesaikan pendidikan di jurusan tersebut.
"Kalau kuliah di Farmasi itu berat loh untuk yang normal, apalagi untuk yang cacat," kenangnya menirukan ucapan yang pernah ia dengar.
Kondisi fasilitas yang tidak aksesibel membuatnya harus mencari cara untuk tetap mengikuti perkuliahan. Namun, ia menyadari tantangan yang dihadapi semakin besar.
Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, Wuri memilih untuk mengakhiri empat semester kuliah di Farmasi. Namun, bukan berarti berhenti kuliah.
Ia memutuskan pindah ke jurusan Akuntansi pada 1994. Keputusan itu bukan karena ia tidak mampu belajar di Farmasi, melainkan karena ia perlu mencari pilihan yang realistis memungkinkan dirinya tetap melanjutkan pendidikan.
"Rasanya yang setelah lulus bisa bekerja di belakang meja itu akutansi. Jadi akhirnya ke akuntansi. Mau gak mau kan harus menyesuaikan," tutur Wuri ditemui Liputan6.com di kawasan Jakarta Selatan usai ia mengisi sebuah acara podcast.
Enam Kali Melamar Jadi Dosen, Enam Kali Ditolak
Lulus dari Akuntansi Universitas Airlangga tidak serta-merta membuat perjalanan Wuri di dunia kerja menjadi lebih mudah. Ia melamar sebagai dosen tetapi kesempatan itu berkali-kali tertutup.
Wuri mengaku enam kali melamar menjadi dosen di almamaternya. Namun, seluruh lamaran tersebut ditolak. Salah satu alasan yang disampaikan adalah fakultas belum memiliki fasilitas untuk dosen pengguna kursi roda.
"Enam kali melamar, enam kali ditolak. Alasannya karena saya pakai kursi roda, fakultas tidak punya fakultas kursi roda," tuturnya.
Padahal, selama empat tahun menjalani kuliah, Wuri juga tidak meminta fasilitas khusus untuk mengikuti perkuliahan.
Pengalaman diskriminasi berikutnya terjadi ketika ia mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) posisi akuntan. Namun, ia kembali tak diterima. Alasan ditolak menginterpretasi bahwa penyandang disabilitas berarti tidak sehat jasmani dan rohani.
Bagi Wuri, persoalan tersebut bukan semata-mata tentang dirinya yang kehilangan kesempatan bekerja. Ia melihat persyaratan sehat jasmani dan rohani yang ditafsirkan sebagai larangan bagi penyandang disabilitas berpotensi menutup kesempatan kerja bagi banyak orang.
Dengan bantuan rekan-rekan pengacara, Wuri menggugat Pemerintah Kota Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia memperjuangkan hak penyandang disabilitas untuk mendaftar sebagai PNS dan meminta agar persyaratan sehat jasmani dan rohani tidak lagi dimaknai sebagai larangan bagi penyandang disabilitas.
Perkara tersebut berlanjut hingga tingkat Mahkamah Agung (MA). Pada 2009, Wuri memenangkan gugatan tersebut.
Namun, kemenangan itu datang ketika usianya sudah 37 tahun, sedangkan batas usia pendaftaran PNS saat itu 35 tahun. Ia pun tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi tersebut.
Belajar dari Sistem Pendidikan Inklusif di Inggris
Perjalanan Wuri kemudian membawanya menempuh pendidikan magister di University of Leeds, Inggris, melalui beasiswa Chevening. Ia mengambil bidang Disability and Social Policy di School of Sociology.
Pengalaman belajar di Inggris membuka perspektif baru baginya. Berbeda dengan pengalaman ketika menempuh pendidikan di Indonesia, kampus di Inggris telah memiliki sistem layanan disabilitas yang membantu mahasiswa memperoleh akomodasi sesuai kebutuhan.
Bahkan sejak proses pendaftaran, mahasiswa ditanya mengenai disabilitas dan dukungan yang dibutuhkan selama perkuliahan. Informasi tersebut bukan digunakan untuk membatasi penerimaan, melainkan menjadi dasar kampus dalam menyiapkan fasilitas.
Wuri juga diminta menjelaskan kebutuhan akademik maupun nonakademik. Mulai dari aksesibilitas tempat tinggal, transportasi menuju kampus, hingga kebutuhan pendamping atau pencatat materi kuliah. Unit yang men
"Awalnya saya ragu-ragu, nanti kalau ditolak bagaimana. Tapi setelah dilihat lagi formulir pendaftaran tertulis bahwa pernyataan tersebut bukan mendiskriminasi tapi untuk memfasilitasi," tuturnya.
Wuri pun diterima kuliah S2 di sana. Di kelasnya, Wuri bertemu mahasiswa dengan beragam disabilitas. Ada pengguna kursi roda, mahasiswa netra, mahasiswa Tuli, hingga mahasiswa dengan cerebral palsy.
Setiap mahasiswa mendapatkan dukungan sesuai kebutuhannya. Mahasiswa netra, misalnya, memperoleh materi kuliah lebih awal agar bisa dipelajari menggunakan teknologi pembaca layar. Materi cetak juga dapat dipindai atau disediakan dalam format braille.
Sementara itu, mahasiswa Tuli didampingi pencatat materi dan penerjemah bahasa isyarat. Mahasiswa yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk mengerjakan tugas juga mendapatkan tambahan waktu.
Pengalaman saat menempuh pendidikan S3 di School of Business University of Hull, Inggris ia pun kembali mendapatkan pengalaman amat baik. Dengan kondisinya, kampus kembali menanyakan kebutuhan yang diperlukan Wuri.
Pengalaman tersebut membuat Wuri memahami bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar membuka pintu masuk bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Kampus juga perlu memastikan mereka dapat mengikuti proses belajar dengan dukungan yang sesuai.
"Di kampus di Inggris yang mengurus itu namanya Disability Service Unit atau Unit Layanan Disabilitas. Itu yang menginspirasi saya, bahwa di Indonesia harusa ada kampus-kampus seperti ini. Harus ada Unit Layanan Disabilitas," tutur Wuri semangat.
Menginisiasi Unit Layanan Disabilitas di UGM
Wuri bergabung dengan UGM pada 2018. Setahun kemudian, ia diminta menginisiasi persiapan pembentukan Unit Layanan Disabilitas di kampus tersebut.
Proses pembentukannya sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 dan pergantian pimpinan universitas. Namun, upaya itu kembali dilanjutkan hingga ULD UGM resmi terbentuk pada 2024.
Kehadiran ULD menjadi bagian penting dalam upaya membangun lingkungan pendidikan tinggi yang lebih inklusif. Layanan ini berperan mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas serta mengupayakan akomodasi agar mereka dapat mengikuti kegiatan akademik maupun nonakademik.
Bagi Wuri, mahasiswa penyandang disabilitas tidak cukup hanya diterima di perguruan tinggi. Mereka juga harus mendapatkan dukungan selama menjalani pendidikan.
"Ketika dia sudah berjuang masuk ke perguruan tinggi, ya ini dia harus difasilitasi supaya dia selesai. Di situ peran ULD," katanya.
Perjuangan tersebut mulai memperlihatkan hasil. Pada wisuda UGM Oktober 2026, enam mahasiswa penyandang disabilitas berhasil menyelesaikan pendidikan mereka.
Bagi Wuri, momen itu menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Ia memahami bahwa perjalanan mahasiswa untuk mencapai kelulusan tidak selalu mudah ketika harus berhadapan dengan lingkungan yang belum sepenuhnya aksesibel.
"Senang tidak bisa dibayangkan. Lega sekali, sudah selesai ujian tesis itu juga sudah lega, alhamdulillah," tuturnya.
Pendidikan inklusif tidak berhenti pada kesempatan untuk masuk ke ruang kelas. Lebih dari itu, perguruan tinggi perlu membangun sistem yang memastikan setiap mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas, dapat belajar, berkembang, dan menyelesaikan pendidikannya.