Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengaku rutin menyetorkan uang Rp 80 juta hingga Rp 130 juta untuk mengurus izin tinggal warga negara asing (WNA) ke Direktorat Jenderal Imigrasi.
Pengakuan itu disampaikan Joko saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA. Ia menyebut terdapat permintaan biaya tambahan tidak resmi sebesar Rp 1 juta untuk setiap permohonan izin tinggal.
Advertisement
Joko menjelaskan, permintaan tersebut muncul setelah permohonan perubahan status Izin Tinggal Kunjungan (ITK) menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang diurusnya tak kunjung disetujui. Biaya tambahan itu, menurut dia, diminta oleh terdakwa Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.
"Betul. Jadi waktu itu saya apa menemui dengan Pak Tessar, menanyakan bagaimana, kok belum ini, belum, belum selesai. Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, kurang lebih Rp 1 juta," kata Joko dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (17/11/2026).
"Rp 1 juta untuk setiap pengajuan atau untuk setiap tenaga kerja asing?," tanya jaksa memastikan.
"Per permohonan, per TKA," jawab Joko.
Khawatir Tak Diproses
Joko juga mengungkapkan bahwa terdakwa Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status ITAS menghubungi mantan karyawannya, Nur Adib, terkait mekanisme pembayaran biaya tambahan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Setelah menerima informasi tersebut, Nur Adib melaporkan kepada Joko mengenai nominal yang harus dibayarkan kepada Ditjen Imigrasi. Joko kemudian menyetorkan uang tersebut secara berkala, biasanya setiap satu atau dua bulan, sesuai permintaan Juniadi.
"Berapa besaran nominal yang biasanya diminta oleh Juniadi, disampaikan oleh Juniadi kepada Nur Adib?," tanya jaksa.
"Sangat bervariasi. Seingat saya antara Rp 80 sampai 130 (juta)," jawab Joko.
Joko menambahkan, pembayaran dilakukan secara tunai, bukan melalui transfer. Praktik tersebut berlangsung sejak pertengahan 2022 hingga pertengahan 2025.
Ia mengaku menarik biaya sebesar Rp 2,5 juta dari setiap klien untuk pengurusan izin tinggal. Dari jumlah tersebut, Rp 1 juta digunakan untuk membayar biaya tambahan kepada pihak Ditjen Imigrasi.
Joko mengaku memenuhi permintaan tersebut karena khawatir permohonan izin tinggal yang diajukan perusahaannya tidak diproses. Ia juga takut mendapat komplain dari klien apabila dokumen izin tinggal tak kunjung terbit.
"Produk ketika disetujui itu seperti apa?," tanya jaksa.
"Itu nanti setelah persetujuan alih status, akan mendapatkan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), Pak. Izin tinggal izin tinggal terbatas," kata Joko.
Didakwa Peras Pemohon Rp 168,9 Miliar
Sebelumnya, mantan Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA dengan total mencapai Rp 168,9 miliar.
Jaksa KPK mengungkapkan, praktik tersebut turut memperkaya Silmy dan sejumlah pihak lainnya. Silmy didakwa menerima uang sebesar Rp 1,2 miliar.
Selain itu, Silmy didakwa memperkaya sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Ditjen Imigrasi, yakni Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam sebesar Rp 500 juta; Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra sebesar Rp 6.532.584.769 atau sekitar Rp 6,53 miliar.
Selanjutnya, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji sebesar Rp 2.881.871.025 atau sekitar Rp 2,88 miliar; serta Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo sebesar Rp 4.245.542.862 atau sekitar Rp 4,24 miliar.
Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi juga didakwa diperkaya sebesar Rp 16.307.366.374 atau sekitar Rp 16,30 miliar. Sementara itu, Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah didakwa menerima sebesar Rp 50.965.111.560 atau sekitar Rp 50,96 miliar.
Jaksa menyatakan perbuatan tersebut dilakukan Silmy bersama Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi secara melawan hukum serta dengan menyalahgunakan kekuasaan. Saat itu, Silmy menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menurut jaksa, Silmy dan para terdakwa lainnya memiliki peran yang saling berkaitan dalam menjalankan praktik pemerasan tersebut.
Selain perkara pemerasan, JPU KPK juga mendakwa Silmy menerima gratifikasi senilai Rp 33,8 miliar. Gratifikasi tersebut terdiri atas uang sebesar Rp 2,5 miliar dan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp 31,3 miliar.