Liputan6.com, Jakarta - Mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson masih menyimpan keraguan terhadap Bitcoin. Namun, pandangannya berbeda terhadap teknologi blockchain yang menjadi dasar pengembangan aset kripto tersebut.
Dalam konferensi Solana Breakpoint di London, Johnson mempertanyakan identitas pencipta Bitcoin yang hingga kini belum diketahui secara pasti.
Advertisement
“Sejauh yang saya tahu, tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa yang bertanggung jawab, selain Yakimoto Nakasori, dan saya tidak tahu di mana bisa menemukannya,” kata Johnson dikutip dari CoinMarketCap, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan tersebut merujuk pada Satoshi Nakamoto, nama samaran pencipta Bitcoin. Johnson bahkan menyebut nama tersebut secara keliru dalam kesempatan itu.
Dia juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab membantu investor apabila kehilangan aset akibat pencurian. Menurut Johnson, istilah kripto sendiri mengandung makna sesuatu yang tersembunyi.
Johnson mengaku bukan penggemar aset kripto dan hampir tidak memiliki aset tersebut di dompet digitalnya. Keraguannya antara lain dipengaruhi pengalaman seorang warga di desa tempat tinggalnya di Oxfordshire yang kehilangan uang akibat investasi kripto, kemudian terus berinvestasi untuk mencoba mengembalikan kerugiannya.
Dalam kolom Daily Mail pada Maret lalu, Johnson bahkan pernah menyebut Bitcoin sebagai “skema Ponzi raksasa”. Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Strategy Michael Saylor yang menegaskan Bitcoin tidak memiliki penerbit, promotor, maupun jaminan keuntungan.
Dukung Inggris Kembangkan Teknologi Blockchain
Meski skeptis terhadap Bitcoin, Johnson tidak menolak teknologi blockchain. Dia menilai Inggris harus berada di garis depan dalam pengembangan teknologi tersebut, termasuk tokenisasi aset.
Dalam konferensi yang sama, moderator juga menanggapi kritik Johnson terhadap Bitcoin. Moderator menyebut transaksi blockchain lebih mudah dilacak dibandingkan uang tunai. Ketika Johnson menyinggung penggunaan Bitcoin oleh pengedar narkoba, moderator mempertanyakan anggapan tersebut.
Dia juga menyatakan Bitcoin tidak membutuhkan pihak yang menjamin nilainya karena hal tersebut merupakan salah satu keunggulan protokolnya.
Sementara itu, Lord Ross Kempsell, anggota Partai Konservatif sekaligus mantan penasihat Johnson, menyebut lebih dari 8 persen orang dewasa di Inggris memiliki aset kripto. Penggunaan kripto oleh institusi keuangan di London juga terus berkembang.
Menurut Kempsell, aturan baru industri kripto di Inggris dapat menjadi peluang untuk membangun sektor industri dengan pertumbuhan tinggi, meski dia juga memiliki kekhawatiran terhadap risikonya.
Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) telah merampungkan aturan kripto pada Juni 2026. Sistem regulasi wajib tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada akhir 2027.
Sementara itu, Bank of England melonggarkan aturan stablecoin dengan menghapus batas kepemilikan bagi individu dan menggantinya dengan batas penerbitan sebesar 40 miliar poundsterling untuk setiap stablecoin.