Liputan6.com, Jakarta - Ratusan mahasiswa Universitas Lampung (Unila) meluapkan kekecewaan dalam forum terbuka bersama pimpinan kampus di Gedung Serbaguna (GSG) Unila, Senin (16/11/2026). Mereka mempertanyakan penanganan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan dosen sekaligus mantan Ketua Program Studi (Kaprodi) berinisial RF.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyoroti dugaan lambannya penanganan kasus, ketidakjelasan penerapan sanksi administratif, hingga kabar dosen terlapor masih menjalankan aktivitas akademik di lingkungan kampus.
Advertisement
Mahasiswa menuntut Unila memberikan sanksi terberat kepada RF, termasuk pemecatan dan penonaktifan dari seluruh aktivitas akademik.
Mereka juga mendesak kampus menjamin lingkungan pendidikan tinggi yang aman dari segala bentuk kekerasan seksual.
Forum terbuka tersebut merupakan tindak lanjut aksi demonstrasi Aliansi Unila Melawan pada Kamis (12/11/2026). Sebelumnya, mahasiswa juga mendesak agar RF dihadirkan langsung dalam forum pertanggungjawaban tersebut. Namun, dosen terlapor disebut tidak dapat hadir karena sedang menjalankan ibadah umrah.
Dosen RF Sudah Diberhentikan sebagai Kaprodi
Dalam forum yang berlangsung panas tersebut, Rektor Unila, Lusmeilia Afriani menegaskan pihak rektorat telah mengambil langkah administratif terhadap dosen RF.
Dia menyebut keputusan pemberhentian sebagai Kaprodi telah diterbitkan melalui surat keputusan (SK) rektor. RF juga tidak diperkenankan lagi menjalankan tugas membimbing mahasiswa, baik jenjang S1, S2, maupun S3.
"Di bulan Juli, Dekan FKIP sudah mengeluarkan SK untuk men-stop bimbingan terhadap yang bersangkutan (SA) dan bimbingan lainnya di prodi tersebut. Sekarang yang bersangkutan (RF) sudah diberhentikan oleh SK saya sebagai Kaprodi. Sudah tidak boleh ada bimbingan S1, S2, S3," jelas Lusmeilia, dikutip Selasa (17/11/2026).
Namun, penjelasan rektor tersebut justru memunculkan pertanyaan baru dari mahasiswa. Sejumlah perwakilan fakultas mengaku masih menemukan aktivitas RF di lingkungan kampus setelah sanksi administratif disebut diberlakukan.
Perwakilan FKIP dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi mempertanyakan keberadaan RF yang disebut masih datang ke kampus untuk menandatangani dokumen akademik.
"Tadi dijelaskan bahwa pada bulan Juli, yang bersangkutan ini sudah menerima sanksi administrasi. Sedangkan pada tanggal 19 Agustus 2026, beliau masih berada di kampus untuk menandatangani berkas," ujarnya.
Persoalan serupa juga disampaikan Sinta, perwakilan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD).
Dia mengungkapkan, seorang mahasiswa bahkan sudah dua kali mengajukan pergantian dosen pembimbing, tetapi permintaan tersebut disebut tidak langsung disetujui.
"Rekan saya sudah dua kali mengajukan untuk pergantian pembimbing kepada kaprodi. Namun ditolak dengan banyak sekali alasan. Kemudian, baru saja per hari ini secara lisan, pihak prodi menyampaikan bahwa akan diganti pengujinya," ungkapnya.
Mahasiswa tersebut juga mempertanyakan penerapan sanksi yang dinilai belum menyeluruh.
Menurutnya, pembatasan aktivitas RF disebut hanya berlaku pada jenjang Magister Teknologi Pendidikan, sedangkan di jenjang S1 dosen tersebut masih diduga menjalankan tugas sebagai pembimbing, termasuk pembimbing utama.
Rektorat Minta Bukti Jika Ada Korban Lain
Di tengah desakan mahasiswa, Wakil Rektor II Unila, Habibullah Jimad meminta mahasiswa yang mengetahui atau memiliki bukti dugaan kasus serupa agar berani melapor kepada pihak kampus.
Menurutnya, informasi maupun bukti tambahan dapat disampaikan kepada tim pemeriksa untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi lanjutan kepada kementerian.
"Kalau memang nanti ada bukti, misalnya yang lain selain korban yang melaporkan, silakan disampaikan kepada tim pemeriksa. Karena kan persoalannya kawan-kawan mahasiswa ini gak berani juga untuk speak up, hanya beberapa orang. Kalau memang ada indikasi korban lain silakan, nanti ini akan menjadi pertimbangan tim pemeriksa," ujarnya.
4 Saksi Diperiksa
Sementara itu, penanganan dugaan pelecehan seksual tersebut juga bergulir di kepolisian. Polda Lampung memastikan laporan yang diterima masih dalam tahap penyelidikan.
Kasubdit Renakta Polda Lampung, AKBP Susi Siregar mengatakan, penyidik telah memeriksa pelapor dan sejumlah saksi untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.
"Iya, penanganan ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi, kami sudah memeriksa beberapa saksi dan pelapor sendiri juga sudah kami periksa. Kemudian, pelapor juga sudah menjalani pemeriksaan psikologi klinis di UPT PPA," kata Susi.
Kabag Wassidik Polda Lampung, AKBP Sukandar, menambahkan korban telah menjalani pemeriksaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Provinsi Lampung pada Jumat sebelumnya.
Hingga saat ini, polisi telah memeriksa empat orang saksi korban. Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan bukti sebelum menentukan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan.
"Proses penyelidikan. Kan baru seminggu, Mas. Laporannya Selasa malam kemarin. Ya, seminggunya nanti malam," ujar Sukandar.
Dia menjelaskan, kepolisian terlebih dahulu akan menuntaskan proses penyelidikan. Apabila alat bukti dan hasil pendalaman dinilai cukup, perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
# BEM Unila Desak Pemecatan dan Evaluasi Total Satgas PPKPT
Ketua BEM Unila, Aditya Putra Bayu, menyampaikan sejumlah tuntutan mahasiswa dalam forum tersebut.
Pertama, mahasiswa mendesak rektorat menjatuhkan sanksi terberat berupa pemecatan serta menonaktifkan dosen terlapor dari seluruh aktivitas akademik.
Kedua, mahasiswa menuntut penanganan kasus dugaan pelecehan seksual dilakukan secara adil, objektif, dan transparan.
Ketiga, mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas PPKPT Unila, termasuk keterbukaan informasi mengenai kepemimpinan dan proses penanganan laporan.
Keempat, mahasiswa mendorong penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat dalam setiap proses bimbingan akademik. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemasangan CCTV di ruang bimbingan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Kelima, mahasiswa meminta rektor mengawal seluruh laporan kekerasan seksual secara tegas serta merekomendasikan penanganan pidana kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.