KPK Hadirkan 200 Saksi di Sidang Silmy Karim

Silmy Karim didakwa lakukan pemerasan hingga Rp 168,9 miliar.

oleh Dimas Ramadhan WicaksanaDiterbitkan 17 November 2026, 11:28 WIB
Jaksa KPK Siapkan 200 Saksi untuk Sidang Silmy Karim (Dimas Ramadhan Wicaksana/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan sebanyak 200 saksi untuk sidang pembuktian perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA) yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim.

"Bahwa untuk pembuktian dakwaan, bahwa Penuntut Umum akan menghadirkan saksi lebih kurang sebanyak 200 orang saksi," ucap jaksa dalam pernyataan pembuka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Namun jaksa tak menjelaskan secara detail terkait saksi fakta perkara dan juga ahli. Jaksa hanya menegaskan rangkaian persidangan pembuktian akan dilengkapi dengan membeberkan sejumlah barang bukti terkait dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal terbatas bagi dalam rangkaian persidangan.

"Keterangan saksi ini akan didukung oleh alat bukti berupa surat dan dokumen, dan barang bukti elektronik berupa chatting WhatsApp antara para terdakwa dan saksi yang ada kaitan dengan perbuatan dari para terdakwa," kata jaksa.

Jaksa juga akan memaparkan peranan yang dilakukan para terdakwa, termasuk oleh Silmy Karim dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan terhadap surat izin tinggal WNA.

"Selanjutnya membuktikan peranan masing-masing terdakwa sehingga membuktikan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap masing-masing terdakwa," sambungnya.

Silmy Didakwa Peras Pemohon Rp 168,9 Miliar

Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan total mencapai Rp 168,9 miliar.

Jaksa KPK juga mengungkap upaya pemerasan itu turut memperkaya Silmy Karim secara pribadi dan orang lain. Silmy didakwa menerima Rp 1,2 miliar dari praktik tersebut.

Kemudian Silmy juga didakwa memperkaya Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp 500 juta, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp 6.532.584.769 (Rp 6,53 miliar).

Kemudian memperkaya Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp 2.881.871.025 (Rp 2,88 miliar), Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo senilai Rp 4.245.542.862 (Rp 4,24 miliar).

Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi juga diperkaya sebesar Rp 16.307.366.374 (Rp 16,30 miliar) dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah didakwa diperkaya senilai Rp 50.965.111.560 (Rp 50,96 miliar).

Jaksa juga menyatakan bahwa perbuatan ini dilakukan Silmy bersama-sama Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti dan Juniadi secara melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaanya selaku Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jaksa mengatakan Silmy dan para terdakwa lain saling membagi peran yang saling berkaitan dalam melakukan pemerasan ini.

Selain itu, JPU KPK juga mendakwa Silmy Karim menerima gratifikasi senilai Rp 33,8 miliar. Gratifikasi itu diterima Silmy Karim terdiri dari dua bagian, yakni uang senilai Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy sebesar Rp 31,3 miliar.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya