Kasus Sadap Presiden, Nasib Jenderal Eko Hadi Kini di Ujung Tanduk

Sidang etik terhadap Eko dijadwalkan berlangsung di Divpropam Polri pada Selasa (17/11/2026).

oleh Nanda Perdana PutraDiterbitkan 17 November 2026, 06:00 WIB
Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso. (Foto: Liputan6.com/Nanda Perdana Putra).

Liputan6.com, Jakarta - Nasib karier Irjen Eko Hadi Santoso di institusi Polri kini berada di ujung tanduk. Perwira tinggi yang pernah memimpin Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri itu harus menghadapi sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) setelah terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sidang etik terhadap Eko dijadwalkan berlangsung di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri pada Selasa, (17/11/2026). Agenda ini menjadi babak lanjutan penanganan perkara yang turut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri lainnya.

Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang KKEP tersebut ditujukan kepada Eko Hadi Santoso sebagai terperiksa terduga pelanggar etik.

"Besok pada sidang KKEP, pelaksanaan ditujukan untuk terperiksa terduga pelanggar etik atas nama EHS (Eko Hadi Santoso) bertempat di Divpropam Polri," kata Trunoyudo saat ditemui di sela perayaan HUT Brimob di Mako Brimob, Depok, Senin, 16 November 2026.

Sidang akan dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi merangkap anggota. Sementara itu, Irjen Agus Dwi Hermawan bertindak sebagai wakil ketua, dengan anggota komisi Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Ari Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.

Trunoyudo menyebut pelaksanaan sidang etik merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memberikan transparansi kepada masyarakat dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik.

"Ini adalah wujud komitmen Polri tentunya akan memberikan transparansi dan perkembangan apa yang menjadi dinamika sosial yang menjadi perhatian publik khususnya di internal Polri," ujarnya.

Namun, ketika ditanya mengenai jadwal sidang etik terhadap Listyo Sigit, Trunoyudo belum memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Saya menyampaikan apa yang sudah bisa saya sampaikan. Itu dulu," katanya.

Sebelum Eko, sidang KKEP perdana dalam perkara ini telah digelar terhadap Ahrie Sonta Nasution. Mantan Kepala Divisi Hukum Polri itu dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah dinyatakan terlibat dalam kasus penyadapan.

 

Peran di Kasus Penyadapan

Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menjadi sorotan setelah ditunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menempati posisi Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri. (Ist)

Nama Eko masuk dalam pusaran perkara setelah penyidik Bareskrim Polri mengusut dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Penyidikan mengungkap adanya penyadapan tanpa prosedur hukum yang semestinya.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya mengungkapkan, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta.

Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian penyadapan tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan Suyudi dalam rapat kerja Komisi III DPR pada Kamis, 12 November 2026, Eko diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi.

Saat itu, Eko menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Perintah penyadapan tersebut disebut berasal dari Listyo Sigit melalui Slamet Uliandi.

Eko kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.

"Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS," kata Suyudi.

Sementara itu, Listyo Sigit diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Ahrie Sonta. Ia juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan.

Adapun Slamet Uliandi, yang saat itu menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, diduga berperan sebagai dewan penasihat monitoring center Polri. Dia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil intersepsi kepada Listyo Sigit.

Ahrie Sonta, yang menjabat Plt. Kepala Bagian Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator tanpa adanya permohonan dari penyidik. Dia juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit dan memerintahkan pengawasan atau surveillance.

"Selain itu AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," imbuh Suyudi.

 

Penyadapan Presiden hingga Tokoh Publik

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso (kiri) (Liputan6.com/Rifqy Alief Abiyya)

Kasus ini terungkap setelah adanya dugaan perintah penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Petugas yang mengetahui instruksi tersebut kemudian melaporkannya ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, penyidik menemukan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Nomor-nomor tersebut diduga disadap tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, seperti penyelidikan atau penyidikan.

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut," jelas Asep dalam konferensi pers, Selasa, 3 November 2026.

Penyadapan itu tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha juga diduga menjadi target.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim memeriksa sejumlah saksi dan saksi ahli. Polisi turut menyita barang bukti elektronik berupa 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

 

Jejak Karier Eko Hadi

Dari pengungkapan ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang terdiri dari sabu seberat 31 kilogram, pil ekstasi sebanyak 956,5 butir, ekstasi serbuk 23,59 gram, dan happy water 135 gram. Tampak dalam foto, Dirtpidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso (ketiga kiri depan) menunjukkan barang bukti pengungkapan peredaran narkoba jelang gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2025 di Bali pada 12–14 Desember 2025 lalu di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/12/2025). (merdeka.com/Arie Basuki)

Sebelum terseret kasus penyadapan, Eko Hadi memiliki perjalanan karier panjang di kepolisian, terutama pada bidang reserse. Lulusan Akademi Kepolisian 1999 itu mengawali sejumlah penugasan dengan menduduki posisi di lingkungan kepolisian daerah.

Dia pernah menjabat Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pada 2018, Eko dipercaya menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Dua tahun kemudian, dia bertugas sebagai Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Robinopsnal Bareskrim Polri. Eko juga pernah menduduki posisi Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II di Divisi TIK Polri.

Kariernya berlanjut ketika ditunjuk sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada Maret 2025. Selama memimpin direktorat tersebut, jajarannya mengungkap sejumlah kasus narkoba berskala besar.

Pada April 2025, Bareskrim menyita 192 kilogram sabu dari jaringan Malaysia-Indonesia di Aceh. Sebulan kemudian, polisi menggagalkan peredaran 99 kilogram sabu di Langsa. Pada Juni 2025, penyidik juga membongkar ladang ganja seluas 25 hektare di Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Direktorat yang dipimpinnya juga menangani perkara narkoba yang melibatkan aparat kepolisian. Pada Februari 2026, Bareskrim menetapkan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka kasus kepemilikan narkoba.

Namun, posisi Eko mulai bergeser pada Agustus 2026. Dia dimutasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri. Tidak berselang lama, baru sekitar dua bulan, Eko ditempatkan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya