Terungkap Kasus BBM Subsidi di Sulsel, Rugikan Negara Rp 67,9 Miliar

Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan.

oleh Rifqy Alief AbiyyaDiterbitkan 16 November 2026, 20:20 WIB
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Suhasto. (Liputan6.com/Rifqy Alief Abiyya)

Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel) ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam perkara pidana asal, penyidik telah menetapkan tujuh tersangka dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp 67,9 miliar.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Suhasto mengatakan, perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan. Penyidik telah memeriksa puluhan saksi dan seorang ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp 67.904.375.000," ujar Suhasto dalam konferensi pers di lobi Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026 terkait dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penyidikan, penyalahgunaan BBM jenis biosolar dilakukan melalui pemindahan muatan dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, BBM tersebut dipindahkan menggunakan metode ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.

Praktik tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026. Dalam periode itu, sekitar 3.532 kiloliter (KL) BBM bersubsidi dipindahkan.

Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik menyita dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.

Suhasto mengatakan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan pada 12 November 2026. Penyidikan kemudian dikembangkan ke dugaan TPPU berdasarkan laporan polisi tertanggal 20 Oktober 2026 dengan sangkaan Pasal 607 KUHP.

"Dalam pengembangan perkara TPPU tersebut, Bareskrim Polri akan menelusuri transaksi keuangan dan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan dengan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset," kata dia.

 

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Suhasto. (Liputan6.com/Rifqy Alief Abiyya)

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi mengungkapkan, salah satu modus yang digunakan para pelaku adalah memanfaatkan dokumen pembelian BBM nonsubsidi.

Dokumen yang berasal dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) tersebut diduga digunakan untuk menyamarkan pengangkutan BBM agar seolah-olah sesuai dengan volume resmi. BBM kemudian diangkut menggunakan truk tangki sebelum dipindahkan ke kapal SPOB dan selanjutnya ke kapal tanker.

"Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November," ungkap Taufik.

Dia memastikan penyidik bersama Bareskrim Polri akan terus mendalami perkara tersebut untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya