Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas nama Federasi Futsal Indonesia (FFI), yang kini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia.
Kebijakan ini ditempuh untuk mencegah perubahan data kepengurusan di tengah polemik internal organisasi.
Advertisement
Langkah administratif tersebut merupakan tindak lanjut atas surat resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026 yang meminta pemblokiran akses administrasi badan hukum FFI. Kemenkum menyatakan permohonan itu telah diterima dan diproses sesuai kewenangan.
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, menjelaskan pemblokiran diberlakukan khusus pada kanal administrasi badan hukum. Ia menegaskan aktivitas organisasi dan kegiatan olahraga futsal tetap berjalan di bawah naungan PSSI.
"Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal futsal," ujar Andi di Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI," jelasnya.
Menurut Andi, pembekuan akses ini diperlukan agar tidak terjadi perubahan struktur kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai pengurus definitif yang diakui melalui mekanisme organisasi di bawah PSSI.
Menanti Keputusan KLB
Kemenkum menegaskan pemblokiran akses SABH bersifat sementara. Proses administrasi badan hukum FFI akan kembali dilanjutkan setelah Kongres Luar Biasa (KLB) selesai dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai susunan kepengurusan definitif.
"Setelah KLB dilaksanakan dan kami menerima surat resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil kongres, proses administrasi badan hukum dapat kembali ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Andi.
Andi menambahkan Kemenkum tidak masuk pada ranah penentuan kepengurusan. Futsal merupakan organisasi yang berada di bawah PSSI, sejajar dengan asosiasi lain yang juga menjadi anggota federasi sepak bola nasional tersebut.
"Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya; bola pantai atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.