Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Najwa Masuk Daftar Korban Penyadapan Mantan Kapolri

Bareskrim Polri mengungkap Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Najwa Shihab masuk daftar dugaan penyadapan mantan Kapolri Listyo Sigit. Simak kasus lengkapnya.

oleh Guntur MerdekawanDiterbitkan 16 November 2026, 13:56 WIB
Najwa Shihab, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diduga jadi korban penyadapan Mantan Kapolri (instagram.com/raffinagita1717 & najwashihab)

Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri mengungkap pasangan pesohor Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, serta jurnalis Najwa Shihab dan Alfito Deannova Ginting, masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto membenarkan bahwa kalangan figur publik berinisial RA dan NS alias G, serta kalangan jurnalis NS dan ADG, terdata dalam daftar target penyadapan tersebut. Pengungkapan ini memperluas deretan nama tokoh publik yang disasar dalam perkara yang menjerat mantan pimpinan tertinggi kepolisian itu.

 


Deretan Tokoh Publik dan Lembaga yang Turut Disadap

Penyidikan kepolisian mencatat bahwa daftar sasaran penyadapan tidak hanya menyasar kalangan selebritas dan jurnalis, melainkan juga pegiat media sosial Denny Siregar. Di luar figur publik, operasi intersepsi tanpa prosedur resmi ini turut menyasar Presiden RI Prabowo Subianto, lingkaran Istana, pejabat kementerian dan lembaga, hingga jajaran anggota DPR RI serta pimpinan partai politik.

Jangkauan pengawasan ilegal tersebut bahkan melebar ke jajaran gubernur, kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, personel internal kepolisian, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa. Menanggapi luasnya daftar nama tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa status target penyadapan sama sekali tidak dapat dimaknai sebagai indikasi keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam tindak pidana apa pun.

 


Modus Operandi dan Kronologi Pengungkapan Kasus

Praktik penyadapan ilegal ini berlangsung sepanjang rentang waktu 2025 hingga 2026. Alur instruksi diduga bermula dari Listyo Sigit Prabowo yang diteruskan melalui mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, lalu dieksekusi oleh pejabat Bagian Monitoring Bareskrim Polri, yakni Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.

Operasi intersepsi dijalankan lewat jalur internal atensi tanpa dibekali surat perintah penyidikan maupun penetapan pengadilan, sehingga menyimpang dari Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan Standar Operasional Prosedur Bareskrim Tahun 2009. Dalam skema ini, Listyo Sigit diduga bertindak sebagai pemberi instruksi, penentu sasaran target, sekaligus pengguna akhir (end user) penerima informasi sadapan.

Skandal ini mulai terbongkar pada Oktober 2026 saat muncul perintah mendadak untuk membubarkan grup komunikasi WhatsApp serta instruksi menghapus rekaman data dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PenLink PLX. Merespons dugaan penyimpangan tersebut, personel internal tim monitoring resmi melayangkan laporan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.

Lanjut Baca:

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya