Liputan6.com, Jakarta - Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, baunya akhirnya tercium juga. Pepatah itu menggambarkan terbongkarnya tiga praktik bisnis gelap di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tiga kejahatan mulai mulai dari penimbunan solar bersubsidi, suntik gas elpiji hingga pengerukan tanah secara ilegal, seluruhnya akhirnya terendus aparat kepolisian setempat.
Polisi mengungkap ketiga praktik tersebut dalam serangkaian penyelidikan selama Oktober hingga November 2026. Sebanyak 10 orang ditetapkan tersangka.
Advertisement
"Penanganan ketiga perkara ini dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan serta barang bukti yang ditemukan di lapangan," ujar Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulisyo di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng.
Dari ketiga kasus tersebut, praktik penimbunan solar bersubsidi menjadi pengungkapan terbesar. Polisi menggerebek sebuah garasi rumah di Dukuh Ngemplak, Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Sabtu (7/11/2026).
Dalam penggerebekan itu, polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial CEP (27), SPT (35), MC (47), JS (38), MBR (27), RMS (26), KS (32), dan SPN (42).
Kedelapan orang tersebut diduga terlibat dalam jaringan pembelian dan penimbunan solar bersubsidi. BBM itu kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
"Modus tersebut diduga dilakukan demi mengeruk keuntungan dari selisih harga BBM bersubsidi, " terang Wahyu kepada Liputan6.com, Jumat (13/11/2026).
Polisi juga menyita sejumlah kendaraan yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas tersebut. Barang bukti yang disita berupa satu unit mobil tangki Mitsubishi Fuso, satu unit dump truck Mitsubishi, serta satu unit truk Mitsubishi berwarna kuning tanpa nomor polisi.
Polisi juga menemukan satu unit pompa hisap atau rotak. Kemudian selang sepanjang enam meter yang diduga digunakan untuk memindahkan solar.
Atas dugaan perbuatannya, delapan tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Polisi juga membongkar praktik pengerukan tanah tanpa izin. Lokasinya berada di area persawahan Blok Oro-oro Ombo, Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kudus.
Kasus tersebut terungkap pada Kamis (29/10/2026) pukul 09.00 WIB. Seorang pria berinisial S (58), warga Desa Papringan yang bekerja sebagai wiraswasta, ditetapkan tersangka.
"S diduga mengeruk tanah menggunakan alat berat ekskavator. Material hasil pengerukan kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mengantongi izin pertambangan sebagaimana dipersyaratkan, " paparnya.
Dari lokasi tersebut, polisi menyita ekskavator Komatsu PC78 berwarna kuning. Kemudian satu unit dump truck Mitsubishi Colt Diesel bernomor polisi G 8082 CB, beserta dokumen kendaraannya.
Dalam perkara ini, tersangka disangkakan melanggar Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Sementara itu, praktik bisnis gelap lainnya yang tak kalah merugikan masyarakat adalah penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan modus suntik gas. Aktivitas tersebut terbongkar di halaman belakang sebuah rumah di Kelurahan Mlati Norowito, Kecamatan Kota, Kudus.
Polisi mengungkap praktik tersebut pada Kamis (22/10/2026). Seorang pria berinisial MAH (52), warga setempat yang bekerja sebagai wiraswasta, ditetapkan sebagai tersangka.
MAH diduga memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran tiga kilogram ke dalam tabung berkapasitas lebih besar untuk kemudian dijual kembali. Modus ini diduga dimanfaatkan untuk meraup keuntungan dari selisih harga gas.
Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita 50 tabung LPG ukuran tiga kilogram, tujuh tabung LPG ukuran 12 kilogram, serta 13 tabung LPG ukuran 50 kilogram. Total barang bukti yang diamankan mencapai 80 tabung.
Atas dugaan perbuatannya, MAH disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Dalam kesempatan yang sama, Kasatreskrim Polres Kudus AKP Happy Nawang Kuncoro menegaskan, kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan barang bersubsidi maupun aktivitas pertambangan tanpa izin.
"Kami akan menindak tegas setiap praktik yang melanggar hukum. Penegakan hukum ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi serta aktivitas pertambangan tanpa izin yang dapat merugikan masyarakat maupun negara," tegasnya.
Terbongkarnya tiga perkara tersebut menjadi peringatan keras, bahwa praktik bisnis ilegal yang dijalankan secara tersembunyi tetap berpotensi terendus aparat.
Polisi memastikan penindakan akan terus dilakukan untuk memutus praktik penyalahgunaan subsidi dan aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat maupun negara.